Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH menambah insentif perpajakan untuk membantu masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi covid-19. Insentif tambahan berupa PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) 10% diberikan kepada sektor usaha perdagangan eceran.
Insentif ini tertuang melalui PMK Nomor 102/PMK.10/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Sewa Ruangan atau Bangunan kepada Pedagang Eceran yang Ditanggung Pemerintah tanggal 30 Juli 2021.
“Tambahan insentif ini bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diberikan selama tiga bulan, sejak Agustus hingga Oktober 2021. Pemerintah berharap insentif ini semakin membantu beban sektor ritel selama pandemi," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu, Selasa (3/8).
Peningkatan kasus covid-19 akibat merebaknya varian Delta direspons cepat pemerintah dengan menginjak rem pengetatan restriksi. Dalam hal ini, dengan pelaksanaan PPKM level 4. Alhasil, terjadi penurunan aktivitas masyarakat selama Juli 2021.
Baca juga: Perpanjangan Insentif PPN untuk Properti Dongkrak Permintaan
Pemerintah menyadari pentingnya pengendalian covid-19 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Menginjak rem restriksi aktivitas sebagai pilihan yang harus dilakukan untuk menghambat penularan covid-19.
Kebijakan restriksi mobilitas juga disertai kebijakan komplementer yang dibutuhkan untuk pengendalian pandemi covid-19. Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan tes, pelacakan, isolasi, serta mengakselerasi tingkat vaksinasi.
Adapun insentif PPN DTP Sewa Ruangan akan membantu pelaku sektor ritel yang sangat terdampak PPKM. Khususnya, pedagang eceran yang menjual barang dan/atau jasa langsung ke konsumen akhir.
Peruntukan insentif tidak terbatas pada pedagang eceran di pusat perbelanjaan, namun juga di pasar rakyat, kompleks pertokoan, apartemen, hotel, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, hingga fasilitas transportasi publik. Diharapkan, insentif ini memberikan manfaat bagi pedagang eceran secara luas.
Baca juga: Menkeu: Sektor Keuangan Masih Perlu Diperluas
Dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2021, sektor perdagangan mempekerjakan 25,16 juta orang. Dukungan pada sektor ritel ini juga akan membantu pengusaha untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis dan tenaga kerjanya.
“Diharapkan, PPN DTP atas sewa ruangan dimanfaatkan secara optimal dan menjadi pelengkap berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Untuk melindungi masyarakat dan pemulihan ekonomi secara nasional”, papar Febrio.
Sebelumnya pemerintah menggulirkan berbagai insentif perpajakan untuk dunia usaha. Seperti, PPh 21 DTP, PPh final UMKM DTP, pembebasan PPh 22 Impor, pengurangan angsuran PPh 25, PPN DTP Properti, hingga PPnBM mobil. Diketahui, alokasi APBN 2021 untuk insentif perpajakan bagi dunia usaha dalam program PEN mencapai Rp62,83 triliun.(OL-11)
PRESIDEN Joko Widodo melalui Kementerian Kesehatan memberikan lampu hijau kepada Kementerian Keuangan untuk mengenakan cukai atas pangan olahan, termasuk pangan olahan cepat saji.
Wamenkeu II Thomas Djiwandono mengatakan bahwa program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintahan Prabowo-Gibran akan selaras dengan RAPBN 2025
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik anggota tim Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono alias Tommy, sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved