NEWSTICKER

Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Omnibus Law Dinilai Gerogoti Kewenangan Daerah
20/11/2022 18:55
UNDANG Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dinilai telah mengamputasi kewenangan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah.
RUU Omnibuslaw Kesehatan Diharapkan Perkuat KTKI dan KKI Jadi LNS
17/11/2022 21:40
Baleg) DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia.
RUU tentang Kesehatan Diharapkan Dapat Urai Permasalahan Hulu Hingga Hilir
15/11/2022 10:19
Sondang Tiar Debora Tampubolon berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan dapat mengurai permasalahan kesehatan dari hulu hingga hilir.
24 Organisasi Profesi Kesehatan Jabar Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law
14/11/2022 23:32
Pengambilan keputusan mengenai RUU Kesehatan Omnibus Law disebut hanya dilakukan sepihak saja. Padahal perlu sinergitas bersama stakrholder terkait
Lima OP Kesehatan di Kudus Menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, Ini Alasannya
04/11/2022 08:20
LIMA Organisasi Profesi (OP) kesehatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan dengan metode Omnibus Law
Badan Legislasi DPR: Banyak Fraksi Tolak Revisi UU Sisdiknas
31/8/2022 09:45
WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengungkapkan bahwa ada banyak fraksi yang menolak pembahasan RUU Sisdiknas usulan pemerintah.
Pemberontakan Kaum Buruh
09/8/2022 10:30
"Hidup Bekerja atau Mati Berjuang". Demikian sekilas bait "Lyon", karya pianis Prancis Franz Liszt, awal abad ke 19.
DPP KNPI Dukung Gerakan Aksi Satu Juta Buruh pada 10 Agustus 2022
07/8/2022 21:20
DEWAN Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendukung sepenuhnya gerakan aksi satu juta buruh pada 10 Agustus 2022 nanti.
Gelar Aksi Protes, Ini Tiga Tuntutan Buruh
01/5/2022 17:01
Pada peringatan May Day, sejumlah serikat buruh menggelar aksi protes yang menyerukan sejumlah tuntutan. Termasuk, desakan menurunkan harga bahan pokok dan BBM.
Terima Aspirasi Buruh dan Mahasiswa, Pimpinan DPR Siap Beri Ruang Partisipasi
22/4/2022 08:46
Dalam diskusi ini, DPR siap akan memberikan ruang partisipasi bagi buruh terkait omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Mengenal Omnibus Law UU Cipta Kerja yang Kontroversi
20/4/2022 17:30
Manfaat tersebut dikutip dari Booklet UU Cipta Kerja terbitan Kemenko Perekonomian yaitu memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.
Seorang Karyawan ES Teler 77 Gugat UU Ciptaker Soal JHT
23/3/2022 15:55
Pasal 35 ayat 2 dan 37 ayat 1 belum mengatur klausul tentang pencairan dana jaminan hari tua (JHT) apabila seorang karyawan mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (phk).
Perbaikan UU Cipta Kerja Ditargetkan Selesai sebelum G20 Berakhir
17/2/2022 15:06
Indonesia memegang presidensi mulai dari 1 Desember 2021 hingga KTT G20 November 2022.
Revisi UU PPP Resmi Sebagai Usul Inisiatif DPR
08/2/2022 16:48
Revisi UU PPP ini dilakukan untuk mengakomodasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Anggota DPR dari Fraksi PKS Tolak Pembahasan Revisi Kedua UU PPP
08/2/2022 12:50
Mulyanto, menyebut revisi UU PPP merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat.
Baleg Setujui Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jadi Inisiatif DPR
07/2/2022 16:37
Berdasarkan pandangan tiap fraksi yang disampaikan, delapan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut diproses lebih lanjut dan satu fraksi yang meminta pendalaman yaitu Fraksi PKS.
Ini Penjelasan Hakim MK terkait Putusan Inkonstitusional Bersyarat Omnibus Law
03/12/2021 20:33
Membatalkan UU Cipta Kerja secara mendadak dapat memberi implikasi yang begitu besar bagi tatanan hukum di Indonesia.
Pengusaha Berharap Putusan MK Tak Berdampak pada Minat Investasi
30/11/2021 16:11
Perbaikan dan perevisian yang akan dilakukan pemerintah juga diharapkan tak mengubah esensi produk hukum tersebut.
Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022
29/11/2021 14:04
Revisi UU Cipta Kerja tersebut terkait dengan pasal yang mengandung ketenagakerjaan seperti pelaksanaan ketenagakerjaan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pengupahan.
NasDem Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Lintas K/L untuk Revisi Omnibus Law
29/11/2021 13:32
Segera menugaskan Kementerian Hukum dan HAM untuk membuat tim lintas kementerian dalam rangka melakukan perubahan UU Cipta Kerja.