Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

DPR Wacanakan Omnibus Law Keselamatan Kerja

Pada 2020, World Safety Organization mencatat ada 221.740 kasus di Indonesia. Kemudian, angka itu naik menjadi 234.370 di 2021 dan naik lagi hingga mencapai 265.334 kasus di 2022.

RUU Kesehatan Dinilai akan Mengintervensi BPJS

Penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law yang telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 terus datang dari berbagai pihak.

RUU Omnibus Law Kesehatan Berpotensi Membuka Celah Penyalahgunaan Iuran JKN

RUU Omnibus Law Kesehatan berpotensi membuka celah penyelewengan dana iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  

RUU Omnibus Law Kesehatan Abaikan Norma Profesi Keperawatan

Jika pemerintah dan DPR akan mengatur secara umum hal-hal yang dapat diatur umum seharusnya cukup  diharmonisasi antar UU. Jadi tidak usah mencabut UU yang establish.

UU P2SK Perkuat Kemampuan Pelaku Industri Hadapi Krisis dan Penerapan ESG dalam Bisnis 

“UU P2SK, diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, untuk kesejahteraan dan perlindungan konsumen,” jelas Sartono,

RUU Kesehatan Jadi Kemunduran Cita-Cita Jaminan Sosial Berkualitas

Draft RUU Kesehatan yang pihaknya terima terdapat beberapa pasal yang merevisi UU BPJS, ini dinyatakan akan sangat mengkhawatirkan dan mengganggu jamsostek.

Perppu Cipta Kerja Dibawa ke Paripurna untuk Disahkan Jadi UU

Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat kerja Badan Legislasi DPR bersama pemerintah pada Rabu (15/2).

RUU Omnibus Law Kesehatan Terus Bergulir

SAAT ini Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan menjadi usulan inisiatif DPR walau Fraksi PKS menolak usulan tersebut.

Ekonom Nilai Tujuan Pembentukan Perppu Cipta Kerja Absurd

Sedianya sebelum Perppu itu diterbitkan, banyak kalangan juga menilai bahwa dampak resesi global relatif kecil pada perekonomian dalam negeri. I

Perppu Ciptaker Jadi Solusi Cegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Perppu Ciptaker dinilai merupakan solusi lain UU Ciptaker yang dinyatakan MK pada 2020 inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki

Menkes Take Over BPJS Kesehatan, Apa Risikonya?

Proses melalui menteri mencederai kemandirian dan independensi sebagai badan hukum publik.

Legislator Sebut RUU Omnibus Kesehatan Titipan Pemerintah

ANGGOTA Komisi IX DPR Yahya Zaini menyampaikan kalau Omnibus Law Kesehatan merupakan titipan pemerintah agar menjadi usulan inisiatif DPR.

Menkopolhukam: Urusan Prosedur Omnibus Law Ciptaker Sudah Beres

MK, ucapnya, tidak pernah menyinggung soal materi atau membatalkan materi yang ada di dalam UU Cipta Kerja.

Pendidikan Kedokteran Masuk Omnibus Law RUU Kesehatan

Salah satu aspek perubahan dalam RUU Kesehatan adalah terkait pemenuhan kekurangan sumber daya manusia (SDM) dokter di Indonesia.

Jokowi : Perppu Cipta Kerja untuk Memberi Kepastian Investor

Pemerintah menilai perlu ada payung hukum untuk mengantisipasi ancaman ketidakpastian ekonomi global.

Bahas RUU PPSK, Komisi XI DPR RI Gelar RDPU Bersama Para Pegiat Koperasi 

Komisi XI DPR-RI menyusun rumusan baru terkait Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU-PPSK) atau Omnibus Law Keuangan.

RUU Omnibus Law Kesehatan Dianggap Memuluskan Liberalisasi Kesehatan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan disebut tidak transparan dan diduga menjadi alat untuk meliberaslisasi sektor kesehatan.

Puluhan Dokter Turun ke Jalan Minta DPR Cabut Omnibus Law Kesehatan

RATUSAN dokter dan tenaga kesehatan, serta mahasiswa dari berbagai universitas fakultas kedokteran melakukan aksi protes di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11).

PB IDI dan IAKMI: Omnibus Law Kesehatan Urgensinya Dimana? Minim Kejelasan Pula

APAKAH UU lama sudah tidak relevan atau mengandung konflik satu dengan lainnya, harus ada penjelasan dan telaah ilmiah terkait aspek filosofis, yuridis dan sosial penggantian UU ini

Dilema Pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja

Diharapkan pemerintah dan DPR telah menyepakati dan menyetujui menyampaikan RUU revisi UU Cipta Kerja ke DPR paling lambat November 2023.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting