NEWSTICKER

Ditahan imbang PSIM, Persija di Posisi 3 Liga 1

Real Madrid vs Alaves 2-1: Mbappe dan Vinicius Cetak Gol

Dulu Juara Liga Primer, Leicester Kini Degradasi ke Kasta Ketiga

Aksi Kocak Marcus Thuram saat Inter Singkirkan Como

Chelsea Hancur di Tangan Brighton, Pemain tak Punya Nyali

Kemenkes Bantah BPJS Akan Ada di Bawah Lembaganya: Tetap di Bawah Presiden

Dinda Shabrina

14/3/2023 20:29

Kemenkes Bantah BPJS Akan Ada di Bawah Lembaganya: Tetap di Bawah Presiden — Ilustrasi RUU Kesehatan(MI/Seno)

JURU Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril membantah terkait isu yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan dalam RUU Kesehatan akan berada di bawah Kementerian Kesehatan.

Syahril meminta agar publik dapat memahami bahwa isi dari RUU tersebut menyebutkan bahwa BPJS kesehatan akan tetap bertanggung jawab kepada presiden.

“Menanggapi protes oleh beberapa pihak terkait isu keberadaan BPJS Kesehatan yang akan ada dibawa Menteri Kesehatan di dalam RUU Kesehatan, dengan ini kami Kementerian Kesehatan, sebagai koordinator wakil pemerintah dalam pembahasan RUU, membantah isu tersebut,” kata Syahril dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

Baca juga: 3 Ribu Daftar Inventarisasi Masalah di RUU Kesehatan

“Dalam BAB XIII RUU Kesehatan Pasal 425, dijelaskan bahwa BPJS tetap merupakan badan hukum publik dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Jadi tetap berada dibawah Presiden namun berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan. Jadi BPJS tidak berada didalam struktur Kemenkes,” pungkas dia. (Dis/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi

Berita Lainnya

Pemerintah Kaji Pembatasan Jabatan Polri di Kementerian lewat Omnibus Law
18/12/2025 15:15
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Pakar HTN: Model Omnibus Law Jadi ‘Keranjang Sampah Legislasi‘ yang Hambat Partisipasi Publik
17/10/2025 13:55
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
UU Cipta Kerja Banyak Digugat ke MK, Pengamat Soroti Buruknya Naskah Akademik Legislasi
16/10/2025 17:26
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi Buruh di Semarang Berjalan Tertib, Polwan di Baris Depan Negosiator
28/8/2025 19:42
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan
19/5/2025 10:00
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru
29/3/2025 01:30
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Kemenkes Luncurkan Konsorsium 1000 HPK Tekan Stunting dan Kematian Ibu
29/4/2026 20:34
Kemenkes RI luncurkan Konsorsium 1000 HPK bersama Rabu Biru Foundation untuk mengintegrasikan intervensi kesehatan ibu dan anak demi target Indonesia Emas 2045.
SIAP Lawan Dengue Serukan Pentingnya Dunia Usaha Lindungi Karyawan dari Dengue
24/4/2026 04:03
KADIN, Takeda, dan Bio Farma luncurkan SIAP Lawan Dengue untuk perkuat K3 dan produktivitas perusahaan dari risiko demam berdarah di Indonesia.
YLKI: Label Nutri-level tidak Cukup Melindungi Konsumen
17/4/2026 14:44
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewajiban pencantuman label gizi berupa label Nutri-level pada pangan siap saji.
Mengerikan! Ratusan Ribu Warga RI Kena Kanker Tiap Tahun, Ekonomi Ikut Terancam
15/4/2026 16:59
Ada sekitar 408.661 kasus baru kanker dengan lebih dari 242.000 kematian setiap tahunnya di Indonesia.
Cegah Konsumsi Gula, Garam, Lemak Berlebih, Kemenkes Resmi Terapkan Label Nutri-Level di Makanan Kemasan
14/4/2026 19:15
Kemenkes meresmikan penerapan label Nutri-Level pada produk makanan dan minuman (mamin) kemasan untuk mencegah konsumsi gula, garam, lemak berlebih.
Kemenkes: Ada 80 Ribu Kasus Baru Parkinson di Indonesia Setiap Tahunnya
13/4/2026 14:40
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penyakit parkinson merupakan salah satu penyakit yang mencerminkan realitas penuaan masyarakat dan meningkatnya beban penyakit degeneratif.

LOAD MORE

Opini

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan
29/4/2026 19:31
Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa
29/4/2026 16:10
Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka
29/4/2026 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

$UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\$

UU PPRT dan Masa Depan Penataan Care Economy Indonesia\
27/4/2026 05:00
Dokter tidak Sejahtera, Sistem Kesehatan Rapuh
20/4/2026 05:00
Menjaga Resiliensi Sektor Energi, Perdagangan, dan Keuangan
13/4/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved