Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
"Pihak yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 758 kasus, korporasi 455 kasus, dan pemda 276 kasus," kata Ahmad Taufan
Ombudsman juga meminta agar para kepala kejaksaan di Bali tindak pandang bulu melakukan penindakan.
Ghufron malah bingung karena banyak masyarakat yang mempermasalahkan sikap protes KPK. Menurut dia, Lembaga Antikorupsi itu sudah benar.
KPK merasa keberatan dengan rekomendasi dugaan maladimistrasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) dari Ombudsman.
Novel menilai pimpinan KPK seharusnya meminta maaf jika pelaksanaan TWK mendapat respon kurang baik. Sikap pimpinan KPK terkait rekomendasi Ombudsman dinilai tidak tepat.
Ada 13 alasan KPK keberatan atas semua temuan hasil pemeriksaan ORI. Salah satunya terkait kewenangan.
Masalah yang diadukan seperti peningkatan status IUP (Izin Usaha Pertambangan), perpanjangan status IUP, proses pencabutan IUP, dan lainnya.
Pertama ialah memastikan ketersediaan vaksin covid-19. Selain itu, hal yang harus dipastikan juga adalah distribusi dan ketersediaan lokasi vaksinasi covid-19.
Contoh laporan dengan dugaan penyimpangan prosedur seperti verifikasi administrasi yang tidak prosedural atau diloloskannya peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan.
KORBAN perdagangan berjangka komoditi, Sugiarto Hadi menyerahkan bukti kecurangan transaksi kepada Ombudsman RI (ORI).
Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) merupakan wilayah dengan biaya hidup yang relatif lebih mahal dibandingkan daerah lain.
Menurut Ali, KPK saat ini juga menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) tentang hasil uji materi atas Perkom Nomor 1 Tahun 2021 dan gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Selain itu, Ombudsman menilai adanya penyalahgunaan wewenang terhadap kepastian status pegawai KPK dalam mendapatkan perlakuan yang adil.
Ombudsman RI melihat terdapat tiga pelanggaran atau maladministrasi dalam peralihan status pegawai KPK. Termasuk, pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK.
Ombudsman menyarankan 75 pegawai yang tak lolos diangkat menjadi ASN dan hasil TWK sebagai bahan perbaikan melalui pendidikan kedinasan.
Ombudsman menemukan adanya keganjilan dari pelaksanaan alih status pegawai dan pelaksanaan TWK.
Bakal ada sanksi jika melanggar aturan. Kami mengingatkan saja ini pola tahunan. Setiap tahun ajaran baru diduga rawan pungutan liar."
Ombudsman meminta pemerintah menutup pintu masuk internasional selama PPKM darurat berlangsung.
Anggota Ombudsman RI Hery Susanto melihat penerapan retribusi yang dikenakan kepada perusahaan penyelenggara utilitas oleh Pemkot Surabaya memiliki potensi maladministrasi.
Sebaiknya, harga tes swab Antigen di level yang dapat diakses masyarakat menengah bawah. Serta, dapat dilakukan di faskes pratama BPJS Kesehatan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved