Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OMBUDSMAN mendorong pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyalurkan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK hewan ternak secara serentak.
Hal ini agar tidak ada daerah yang tertinggal dalam penanganan virus PMK. Per 13 Juli, sudah 22 provinsi yang terjangkut virus menular terhadap hewan ternak tersebut.
"Penting untuk melakukan perencanaan (distribusi vaksin). Solusinya vaksin (diberikan) masif serentak," ujar Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (14/7).
Ombudsman mengaku belum melakukan pengawasan distribusi vaksin PMK. Hal ini karena dianggap belum adanya perencanaan matang dalam penyaluran vaksin tersebut.
Menurutnya, jika tidak dilakukan perencanaan dan pemetaan yang terukur, distribusi vaksin PMK akan amburadul
"Tenaga kesehatan (untuk hewan) ada berapa? Cukup enggak? Kalau tidak cukup berarti harus ada pelatihan. Kalau tidak ada perencanaan, tidak jelas vaksin itu ke mana, bisa acak-acakan," jelas Yeka.
Pada 10 Juni 2022, Ombudsman memperoleh informasi bahwa berdasarkan laporan analisis bioinformatika virus PMK oleh BB Veteriner Wates Yogyakarta, virus PMK yang didapat dari penyakit ternak sapi dan kambing pada Mei 2022 di Indoneisa tergolong dalam serotipe O, topotype ME-SA, galur (lineage) Ind-2021, dan sub-linage ‘e’ atau disebut juga sebagai O/MESA/Ind-2001e.
"Hal ini membuktikan secara jelas bahwa carier PMK di Indonesia adalah sapi dan kambing," ujar Yeka.
Ia menambahkan, berbagai tindakan penanganan wabah PMK terus dilakukan, terbaru dengan terbitnya Kepmentan No. 517 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmentan No. 510 Tahun 2022 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku, pada 7 Juli 2022.
"Ombudsman menilai, bahwa penetapan Kepmentan ini sangat lambat, sementinya hal ini bisa ditetapkan paling lambat pada 23 Juni 2022," tandasnya.
Dalam beleid tersebut, Yeka berujar, jenis vaksin yang digunakan dalam penanganan wabah PMK adalah jenis inactive yang memiliki kesesuaian dengan serotipe virus PMK yang ada di Indonesia, serta telah mendapat rekomendasi dari Pejabat Otoritas Veteriner Nasional.
Adapun vaksin yang digunakan di antaranya Aftopor dari Prancis, CAVac FMD dari Tiongkok, Aftomune dari Brazil, Aftogen Oleo dari Argentina, dan Aftosa dari Argentina.
Berdasarkan pantauan Ombudsman sampai dengan pagi ini pukul 08.56 WIB pada laman siagapmk.id, total hewan sakit mencapai 366.540 ekor, sembuh 140.321 ekor dan yang mati 2.419 ekor.
Per 12 Juli, Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (Satgas PMK) melaporkan bahwa 422.401 ekor sapi telah menjalani vaksinasi PMK dan belum ada hewan ternak jenis lain yang mendapat vaksin tersebut.
Data tersebut menunjukkan bahwa PMK telah menular di 246 kabupaten/kota di 22 provinsi di Indonesia dengan mayoritas menyerang sapi. (OL-8)
Pergerakan manusia selama perjalanan mudik berpotensi mempercepat penyebaran HFMD, terutama di kalangan bayi dan balita
WORLD Health Organization (WHO) kantor regional Eropa pada Juli 2023 melaporkan terjadi peningkatan kasus enterovirus, echovirus 11 (E-11). Seperti apa gejala penyakit ini?
KEPALA Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Idul Adha 1444 Hijriah akan memberikan sapi kurban untuk 38 provinsi di Indonesia.
Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang merupakan lumbung ternak di wilayah Indonesia Timur.
Kementan terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI) mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto (PS) peduli terhadap berbagai faktor yang mengancam keutuhan bangsa.
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Satuan Tugas Penagihan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) telah menyita aset dengan nilai total Rp 38,2 triliun sejak pembentukannya pada 2021.
Beberapa temuan pra-PPDB di antaranya kasus penahanan ijazah, sosialisasi, hingga pembagian nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD).
ENAM lembaga negara yang tergabung dalam Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP) mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT)
Ombudsman Sumbar mendapat laporan ada sekolah mengutip uang komite atau uang pembangunan kepada wali murid saat proses PPDB atau pendaftaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved