Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenarkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) saat ini tidak tepat sasaran. Banyak dinikmati oleh pemilik kendaraan yang dikategorikan mampu.
Kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari pandemi, ditambah ancaman krisis pangan dan energi, menjadi salah satu sebab penerapan pajak karbon di Indonesia urung terealisasi.
Pemerintah tetap fokus menjaga momentum pemulihan ekonomi di tengah dinamika perekonomian global dengan tetap membuat daya beli masyarakat tetap tumbuh positif.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022
Mengingat pemerintah masih mengalokasikan anggaran subsidi untuk komoditas BBM, dipastikan masyarakat yang memiliki mobil masih menikmati fasilitas tersebut.
Pemerintah masih mencari skema terbaik dari kebijakan subsidi BBM. Sebab, alokasi dana subsidi energi yang telah ditambah pada Juli lalu, akan habis pada Oktober mendatang.
Bersamaan dengan itu, anggaran subsidi dan kompensasi energi yang mencapai Rp502 triliun tahun ini, juga akan habis pada Oktober.
Ia memerinci dari subsidi solar senilai Rp143 triliun, sebanyak 89 persen atau Rp127 triliun dinikmati oleh dunia usaha dan 40 persen orang terkaya di Indonesia.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyatakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 diperkirakan mencapai Rp426,3 triliun.
Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran PDB kuartal II 2022 mencapai Rp4.919,9 triliun atau tumbuh sebesar 5,44 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Secara perinci, anggaran tersebut dialokasikan di 17 Kementerian/Lembaga (k/l) sebesar Rp34,1 triliun dan APBD senilai Rp8,9 triliun.
Akibat melonjaknya harga komoditas, 276 juta orang mengalami kerawanan pangan, atau naik dua kali lipat dari sebelum pandemi covid-19, yakni 135 juta orang.
PERTEMUAN Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers & Central Bank Governors' Meeting /FMCBG) Negara G20 resmi dimulai secara hibrida di Nusa Dua, Bali (15/7).
Penetapan pagu harga dapat menjadi cara mengendalikan ketersediaan minyak global, serta meringankan beban konsumen tidak hanya di AS tetapi juga dunia.
Jumlah ini sudah termasuk 30 orang dari TNI AD, 30 dari TNI AL, dan 30 dari TNI AU.
Perhatian Presiden Jokowi dan pemerintah ini juga tercermin dari alokasi anggaran khusus untuk perguruan tinggi dalam bentuk dana abadi yang masuk dalam alokasi dana abadi bidang pendidikan.
Pasalnya, dinamika global masih cukup berbahaya dan mengancam perekonomian nasional. Dalam beberapa bulan terakhir, rasio utang pemerintah terhadap PDB turun dari 42% menjadi 38%.
Menurut Sri Mulyani, perlu adanya terobosan untuk mempercepat proses sertifikasi halal UMKM, guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.
Pemerintah akan menambah jumlah komoditas ekspor-impor yang tercakup dalam neraca komoditas.
Realisasi pendapatan negara meliputi penerimaan perpajakan Rp676,1 triliun yang meningkat 49,1 persen dari Rp453,5 triliun pada April 2021 serta PNBP Rp177,4 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved