Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PUBLIK diminta untuk lebih peka dan menyadari kemampuan ekonominya. Kalangan yang berkecukupan atau mampu secara ekonomi, diminta untuk tidak menikmati subsidi yang dikucurkan pemerintah.
Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Masyarakat yang mampu mungkin harus berkontribusi lebih baik atau lebih banyak, dibandingkan masyarakat tidak mampu yang harus kita bantu. Mulai dari bansos sampai dengan subsidi yang tepat sasaran," jelasnya, Jumat (26/8).
Pemerintah dikatakannya telah menyediakan dana cadangan yang berasal dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp18 triliun. Dana cadangan tersebut akan dimanfaatkan, ketika ada sesuatu peristiwa tak terduga untuk menyalurkan tambahan bantalan sosial.
"Kita juga masih mencadangkan tambahan bansos dari sisi belanja non-K/L (Kementerian/Lembaga), dalam rangka berjaga-jaga untuk menghadapi shock yang luar biasa," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Menkeu: Subsidi Rp502 Triliun bisa Bangun 3.333 RS atau 227.886 SD
Pernyataan itu terkait dengan polemik BBM dalam beberapa waktu terakhir. Sejauh ini, pemerintah masih mencari skema terbaik dari kebijakan subsidi BBM. Sebab, berdasarkan hitungan Bendahara Negara, alokasi dana subsidi energi yang telah ditambah pada Juli lalu, akan habis pada Oktober mendatang.
Saat itu, pemerintah dan DPR menyepakati penambahan alokasi dana subsidi dan kompensasi energi, dari awalnya Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Penambahan itu untuk subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp74,9 triliun menjadi Rp149,4 triliun. Lalu, subsidi listrik bertambah Rp3,1 triliun menjadi Rp59,6 triliun.
Adapun penambahan juga dilakukan untuk alokasi kompensasi Pertamina sebesar Rp234 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi untuk PLN sebesar Rp41 triliun. Dalam perubahan itu, pemerintah berasumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$100 per barel, sedangkan saat ini harga minyak di kisaran US$104-US$105 per barel.
Baca juga: Tingkat Inflasi Indonesia Masih Terkendali
Pemerintah juga berasumsi nilai tukar rupiah bakal berada di level Rp14.350 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun kenyataannya, posisi rupiah saat ini bergerak di kisaran Rp14.450-14.700 per dolar AS.
Dari hitungan Kementerian ESDM dan BPH migas, konsumsi BBM jenis Pertalite per bulan berkisar 2,4-2,5 juta kilo liter. Per Juli 2022, total konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta kiloliter. Sementara, kuota yang disediakan hanya 23 juta kilo liter.
Adapun penyaluran BBM subsidi jenis Solar telah mencapai 9,9 juta kilo liter, dari kuota yang disediakan sebesar 14,9 juta kilo liter. "Berarti dana subsidi dan kompensasi yang sudah ditambah menjadi Rp502,4 triliun, itu akan habis di Oktober," pungkasnya.
"Kami menghitung, apabila tren ini dibiarkan terus, maka setidaknya secara total dana itu akan bertambah menjadi Rp698 triliun," tambah Ani.(OL-11)
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Deklarasi Menteri Keuangan G-20 menyerukan penerapan perpajakan progresif. Mereka menekankan agar orang superkaya memenuhi kewajiban pajak secara adil.
BUPATI Klaten Sri Mulyani diwakili Sekretaris Daerah Jajang Prihono membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Reguler 121 Tahun 2024 di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Klaten.
RATUSAN siswa SD dan SMP di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengikuti lomba drumband dalam rangka peringatan Hari Jadi Klaten ke-220 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di Grha Bung Karno.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawarti berkeyakinan peluncuran Simbara untuk nikel dan timah akan menambah pundi-pundi negara, selain dari komoditas batu bara.
RIBUAN warga dari berbagai daerah beramai-ramai memet (memanen) ikan di kolam Desa Gemblegan, Kecamatan Kalikotes, Klaten, Minggu (21/7).
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved