Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PUBLIK diminta untuk lebih peka dan menyadari kemampuan ekonominya. Kalangan yang berkecukupan atau mampu secara ekonomi, diminta untuk tidak menikmati subsidi yang dikucurkan pemerintah.
Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers terkait kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. "Masyarakat yang mampu mungkin harus berkontribusi lebih baik atau lebih banyak, dibandingkan masyarakat tidak mampu yang harus kita bantu. Mulai dari bansos sampai dengan subsidi yang tepat sasaran," jelasnya, Jumat (26/8).
Pemerintah dikatakannya telah menyediakan dana cadangan yang berasal dari anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp18 triliun. Dana cadangan tersebut akan dimanfaatkan, ketika ada sesuatu peristiwa tak terduga untuk menyalurkan tambahan bantalan sosial.
"Kita juga masih mencadangkan tambahan bansos dari sisi belanja non-K/L (Kementerian/Lembaga), dalam rangka berjaga-jaga untuk menghadapi shock yang luar biasa," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Baca juga: Menkeu: Subsidi Rp502 Triliun bisa Bangun 3.333 RS atau 227.886 SD
Pernyataan itu terkait dengan polemik BBM dalam beberapa waktu terakhir. Sejauh ini, pemerintah masih mencari skema terbaik dari kebijakan subsidi BBM. Sebab, berdasarkan hitungan Bendahara Negara, alokasi dana subsidi energi yang telah ditambah pada Juli lalu, akan habis pada Oktober mendatang.
Saat itu, pemerintah dan DPR menyepakati penambahan alokasi dana subsidi dan kompensasi energi, dari awalnya Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Penambahan itu untuk subsidi BBM dan elpiji sebesar Rp74,9 triliun menjadi Rp149,4 triliun. Lalu, subsidi listrik bertambah Rp3,1 triliun menjadi Rp59,6 triliun.
Adapun penambahan juga dilakukan untuk alokasi kompensasi Pertamina sebesar Rp234 triliun menjadi Rp252,5 triliun dan kompensasi untuk PLN sebesar Rp41 triliun. Dalam perubahan itu, pemerintah berasumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) di level US$100 per barel, sedangkan saat ini harga minyak di kisaran US$104-US$105 per barel.
Baca juga: Tingkat Inflasi Indonesia Masih Terkendali
Pemerintah juga berasumsi nilai tukar rupiah bakal berada di level Rp14.350 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun kenyataannya, posisi rupiah saat ini bergerak di kisaran Rp14.450-14.700 per dolar AS.
Dari hitungan Kementerian ESDM dan BPH migas, konsumsi BBM jenis Pertalite per bulan berkisar 2,4-2,5 juta kilo liter. Per Juli 2022, total konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta kiloliter. Sementara, kuota yang disediakan hanya 23 juta kilo liter.
Adapun penyaluran BBM subsidi jenis Solar telah mencapai 9,9 juta kilo liter, dari kuota yang disediakan sebesar 14,9 juta kilo liter. "Berarti dana subsidi dan kompensasi yang sudah ditambah menjadi Rp502,4 triliun, itu akan habis di Oktober," pungkasnya.
"Kami menghitung, apabila tren ini dibiarkan terus, maka setidaknya secara total dana itu akan bertambah menjadi Rp698 triliun," tambah Ani.(OL-11)

Komisi Pencari Fakta mengungkap adanya massa suruhan terorganisir di balik penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kerusuhan Agustus 2025.
Sri Mulyani dikenal luas sebagai salah satu Menteri Keuangan terbaik Indonesia dengan masa jabatan terlama, sekaligus sosok perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut.
Posisi Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan berakhir pada 8 September 2025 setelah reshuffle Presiden Prabowo. Kepergiannya diwarnai kontroversi. Simak rangkuman isu yang mengemuka.
Blavatnik School of Government (BSG) Oxford menjadi sorotan. Kenali misi BSG, program prestisius Distinguished Public Service Fellow, serta deretan tokoh global yang pernah mengajar.
Sri Mulyani Indrawati resmi bergabung sebagai pengajar dalam program World Leaders Fellowship 2026 di Blavatnik School of Government, University of Oxford. Ini Profilnya.
Purbaya sudah membuka penyelewengan. Kini, menjadi tugas penegak hukum menindaklanjuti. Maukah mereka?
PT Pertamina mengapresiasi dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan Elpiji. Hal itu dilakukan melalui sinergi bersama aparat penegak hukum.
Kenaikan harga BBM dan elpiji non-subsidi menciptakan disparitas harga yang cukup siginifikan.
Pengamat menilai karakteristik konsumen BBM non-subsidi tidak mudah berpindah ke BBM dengan oktan lebih rendah.
Kepercayaan penuh yang diberikan Presiden Prabowo kepada Kapolri Listyo Sigit merupakan fondasi yang kuat bagi operasionalisasi agenda anti-penyelundupan.
Prabowo memastikan subsidi BBM tetap dijaga setahun ke depan untuk 80% rakyat. Kelompok mampu diminta bayar harga pasar demi subsidi lebih tepat sasaran.
Dari 11 kasus tersebut dua di antaranya ditangani langsung oleh Polda Kaltim, sementara sisanya diungkap oleh Polres Berau dan Polres Kutai Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved