Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
POSISI utang pemerintah dinilai masih berada dalam kondisi aman. Dalam beberapa bulan terakhir, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan, dari 42% menjadi 38%.
Namun, pemerintah tidak mau berpuas diri. Sebab, dinamika global masih cukup berbahaya dan mengancam perekonomian nasional.
Hal itu ditekankan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Conference on G20: Expediting Indonesia's Role in Strategic Issues for G20 Presidency.
"Jika dibandingkan banyak negara di dunia ini, (utang Indonesia) masih dalam taraf relatif aman. Kami tidak berpuas diri dalam hal ini, karena lingkungan dunia sangat berbahaya," kata Ani, sapaan akrabnya, Kamis (16/6).
Baca juga: Neraca Dagang RI Mei 2022 Surplus US$2,90 Miliar
Dirinya menyoroti dinamika global yang mengakibatkan sejumlah negara mengalami tekanan fiskal. Kenaikan utang tak terhindarkan, karena dampak dari pandemi covid-19 yang juga belum mereda.
Rasio utang sejumlah negara saat ini berada di atas ambang batas kewajaran, bahkan menyentuh 100% terhadap PDB. Ini mengakibatkan negara tersebut berada dalam kondisi rentan krisis dan terancam gagal bayar.
Dari laporan International Monetary Fund (IMF), terdapat 60 negara mengalami peningkatan utang signifikan. Adapun 40 di antaranya berpotensi mengalami gagal bayar dan mengalami krisis.
Baca juga: Sentil Produsen Minyak Goreng, Zulhas: Jangan Kejar Untung Terus
Oleh karena itu, posisi utang Indonesia yang berkisar 38% terhadap PDB dinilai masih dapat dikelola. Ini tidak lepas dari kebijakan fiskal dan politik yang diambil pemerintah.
"Dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, Indonesia menerapkan kebijakan luar biasa karena menghadapi tantangan luar biasa," imbuh Ani.
Pada aturan tersebut, pemerintah diperkenankan memperlebar defisit anggaran di atas 3% terhadap PDB hingga 2023. Aturan itu memberi ruang fiskal bagi pemerintah dalam menghadapi pandemi.(OL-11)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan pemerintah jalankan 'survival mode' untuk jaga ekonomi, fokus pada efisiensi fiskal dan pemberantasan kebocoran negara.
Menkeu Purbaya tegaskan ekonomi Indonesia masuk “survival mode”. Tak ada ruang kesalahan, pajak dan program akan diawasi ketat demi cegah krisis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui secara rinci terkait wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pengguna jalan tol.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana memperpanjang batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa proyeksikan ekonomi RI tumbuh hingga 6% di 2026 saat IMF-World Bank Meeting. Simak strategi hadapi guncangan global.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberi sinyal kuat penyesuaian harga Pertamax Series hampir selesai di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global.
Kemenkumham Imigrasi sesuaikan jam layanan selama Ramadan 1447 H. Simak jadwal buka paspor, UKK, dan immigration lounge di seluruh Indonesia.
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen. Pengamat menilai keberanian pemberantasan korupsi diapresiasi.
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily membuka P3N Angkatan ke-27 dengan harapan melahirkan pemimpin nasional berintegritas dan berwawasan kebangsaan.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved