Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Presiden RI Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meminta jajaran KNEKS memikirkan cara mempercepat sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS seusai mengikuti Rapat Pleno kedua KNEKS yang dipimpin Wapres, di Kementerian Keuangan, Senin.
"Yang sekarang masih kurang yaitu sertifikasi halal UMKM. Kalau jumlah UMKM saat ini 60 juta, dengan kecepatan yang sekarang ini ada, akan dibutuhkan waktu lama," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca juga:
Menurut Sri Mulyani, perlu adanya terobosan untuk mempercepat proses sertifikasi halal UMKM, guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.
"Wapres meminta KNEKS memikirkan jalan keluar dan pendekatannya," jelas Menkeu.
Sementara itu Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan agenda utama Rapat Pleno KNEKS hari ini untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat halal dunia.
Upaya-upaya yang akan dilakukan adalah penguatan masterplan, melengkapi data ekonomi syariah hingga membangun komite daerah ekonomi dan keuangan syariah.(Ant/OL-4)
Program e-learning dirancang untuk memberikan pengetahuan tambahan di luar kompetensi dasar sebagai seorang penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Uruguay menjajaki kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Indonesia
Di Kalsel terdata 255.000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang dan baru sekitar 8.000 yang sudah mengantongi sertifikat halal.
LPPOM dorong pemerintah perhatikan sekor UMK pasca penundaan label wajib halal
Berdasarkan riset, kehalalalan itu jadi utama, baru rasa, dan harga. Jika sudah ada sertifikat halal, rasanya enak, dan harganya terjangkau, konsumen akan makin banyak dan tidak sangsi lag
Dengan menurunkan petugas ke lokasi pelaku usaha, ada beberapa kemudahan. Di antaranya, mereka mendapatkan informasi dan layanan sertifikasi halal secara langsung.
Sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved