NEWSTICKER

Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK Tegaskan Siaran di Medsos Tidak Mengacu UU Penyiaran
14/1/2021 15:17
Mahkamah Konstitusi menilai media lainnya yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 UU Penyiaran bukanlah internet.
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan belum Maksimal
14/1/2021 02:15
PEMUTAKHIRAN data pemilih seharusnya dilakukan meskipun ada atau tidak ada pemilihan. Akan tetapi, pelaksanaannya dianggap belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari para pihak.
Pilkada Boven Digoel Turut Digugat ke MK
13/1/2021 02:25
PASANGAN calon (paslon) nomor urut 3 Martinus Wagi dan Isak Bangri (Martinus-Isak) di pilkada Boven Digoel mengajukan perbaikan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Bawaslu Diskualifikasi Calon Terpilih Bandar Lampung
13/1/2021 02:20
KOMISONER Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan Bawaslu Bandar Lampung sudah melaksanakan kewenangannya terkait rekomendasi untuk membatalkannya.
Pemantau Pemilu Terakreditasi Bisa Ajukan Sengketa Pilkada ke MK
12/1/2021 23:38
" 99,99% saya yakin akan ditolak oleh MK jika bukan pemantau yang terakreditasi. Sejak 2015 itu sudah diatur dalam Peraturan MK," ujar Fadli
Batalkan Pemenang, Bawaslu Langkahi MK
12/1/2021 01:25
Sebelumnya, sidang majelis Bawaslu Lampung memutuskan terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Pembahasan Sistem Pemilu Diminta Diakhirkan
11/1/2021 01:20
MASYARAKAT sipil mendorong agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum oleh Komisi II DPR dibahas pada tahap akhir.
MK Mulai Sidangkan Sengketa Pilkada 26 Januari
09/1/2021 01:45
JURU bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menjelaskan sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP kada) akan digelar 26 Januari 2021.
MK Gelar Sidang Pendahuluan Sengketa Pilkada 26 Januari
08/1/2021 11:15
MK akan menggelar sidang pendahuluan sengketa perselisihan kepala daerah pada 26 Januari 2021 secara daring. Sedangkan untuk sidang luring akan diterapkan sesuai dengan protokol kesehatan.
MK Diminta Siapkan Strategi Gelar Sidang di Tengah Pandemi
08/1/2021 09:16
"(PSBM) meluas Jawa Bali dengan titik tertentu, termasuk Jakarta, pembatasannya ketat. Warung dan toko harus tutup jam 19.00 WIB, kalau sudah kaya gini kemungkinan sidang malam tidak ada."
Magelang dan Nias Cabut Gugatan Pilkada
08/1/2021 01:45
DUA daerah pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni Kota Magelang, Jawa Tengah, dan Kabupaten Nias, Sumatra Utara, mencabut permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan.
MK Sampingkan Sidang Uji Materi
06/1/2021 01:35
MAHKAMAH Konstitusi (MK) akan fokus pada sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020.
KPU Didesak Benahi Daftar Pemilih
05/1/2021 01:35
DAFTAR pemilih tambahan (DPT) yang masih kisruh berpotensi menjadi salah satu hal yang dipersoalkan dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Regulasi sudah Jelas, Konsisten Jalankan
04/1/2021 01:25
REGULASI soal eks koruptor mencalonkan diri di pilkada masih menjadi polemik di pilkada serentak 2020 kemarin.
Penyelenggara Pemilu Beradu Ego
04/1/2021 01:20
CALON kepala daerah berlatar belakang mantan narapidana korupsi masih bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah.
Multitafsir Loloskan Eks Koruptor
04/1/2021 01:10
Pilkada 2020 di Dompu, NTB, Boven Digoel, Papua, dan Bengkulu Selatan terkena dampak beda tafsir putusan MK.
Awasi Celah Suap Sengketa Pilkada
02/1/2021 00:30
Demi menjaga transparansi dan akuntabilitas, MK akan menyiarkan secara langsung semua persidangan sengketa pilkada.
Sengketa Pilkada Pertaruhan Marwah MK
31/12/2020 14:13
Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) pada akhir Januari 2021.
Hari Terakhir, MK Terima 135 Permohonan Sengketa Pilkada
30/12/2020 18:37
135 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKada) Tahun 2020 yang terdiri dari 76 permohonan secara daring
Penegakan Hukum RI Selama 2020 di Mata Hamdan Zoelva
29/12/2020 14:35
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi Dr Hamdan Zoelva memberi catatan kritis penegakan hukum di Indonesia selama 2020. Ada lima masalah krusial yang patut disikapi dengan bijaksana.