Berita Terbaru MA Hari Ini

Kejagung Kasasi Vonis Bebas Delpedro Marhaen, Yusril akan Hormati Putusan MA

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah hormati putusan Mahkamah Agung (MA) soal kasasi yang diajukan jaksa dalam perkara Delpedro Marhaen 

KY Pastikan Rekrutmen Calon Hakim Agung Berjalan Transparan dan Setara

Prinsip utama dalam rekrutmen ini adalah kesetaraan atau equal recruitment tanpa membedakan latar belakang peserta.

Pendaftar Hakim Agung Tembus 139 Orang, KY Akui Ada Kendala di Sektor Hakim Pajak

Ia membandingkan jumlah tersebut dengan periode sebelumnya yang mencapai 183 pendaftar di akhir masa seleksi.

Tunjangan Jumbo, Integritas Mini: Korupsi di Peradilan Nihil Efek Jera

Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.

OTT KPK Depok: 5 Tersangka Termasuk Ketua PN Ditahan Terkait Sengketa Lahan

KPK tetapkan lima tersangka OTT di Depok, termasuk Ketua PN Depok, terkait dugaan gratifikasi pengurusan sengketa lahan. Penahanan 20 hari pertama.

Kasasi JPU Ditolak, Putusan MA Sebut Windu Aji tak Terbukti TPPU Tambang Nikel

Putusan kasasi ini menjadi bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak konstitusional tiap warga negara.

KY Soroti RUU Jabatan Hakim, Khawatir Pengawasan Etik Hakim Agung Tergerus

Menurut Setyawan, pengaturan tersebut membuat KY tidak lagi dapat melakukan pengawasan secara mandiri sebagaimana mandat yang diberikan undang-undang.

Perpanjangan Usia Hakim Masuk RUU Jabatan Hakim, KY Akan Perkuat Pengawasan

Setyawan menegaskan KY tidak mempersoalkan secara prinsip usulan perpanjangan usia pensiun tersebut.

124 Hakim Diusulkan KY Diberi Sanksi

510 laporan yang disampaikan langsung, 715 laporan melalui pos, 200 laporan melalui media online, 14 laporan berupa informasi, serta 1.206 laporan berupa tembusan.

DPR Dorong RUU Jabatan Hakim Segera Rampung, Atur Batas Usia hingga Kesejahteraan

Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.

Baru Dilantik, Komisioner KY Baru Komitmen Selesaikan 303 Laporan Tunggakan Terkait Pelanggaran Hakim

Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.

Cari Wakil Tuhan, Proses Seleksi Hakim Agung akan Diawasi KPK dan PPATK

Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.

Pemberian Uang ke Menantu eks Sekretaris MA Dinilai Di Luar Pidana

Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.

KPK Panggil Zarof Ricar Terkait Kasus Suap Perkara di MA

Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.

Nurhadi Jalani Sidang Lagi, Jaksa KPK Bacakan Dakwaan

KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.

Kasasinya Ditolak MA, Zarof Ricar Segera Dieksekusi untuk Jalankan Vonis 18 Tahun Penjara

Zarof divonis 16 tahun penjara pada persidangan tingkat pertama. Hukuman diperberat melalui sidang banding menjadi 18 tahun penjara.

Saksi Kasus Hasbi Hasan Ancam Lapor ke DPR Jika KPK tak Kembalikan Aset Rp 600 M

Deolipa menegaskan, seluruh aset tersebut merupakan warisan sah dari orang tua Linda Susanti, bukan hasil tindak pidana korupsi.

5 Kali Ikut Seleksi hingga Tersandung Plagiarisme, Calon Hakim Agung Triyono Berharap Diloloskan

Triyono mengaku mendapat dorongan untuk ikut seleksi lagi. Namun, Triyono sempat absen beberapa kali seleksi.

Setop Obral Remisi untuk Koruptor

Hidupkan kembali pengetatan remisi seperti PP 99. Terdapat dugaan adanya praktik jual-beli remisi. Sanksi pidana bagi Setnov cerminkan ketidakadilan.

Dijerat KPK dan Hukumannya Disunat MA, Johanis Tanak Tanggapi Bebas Bersyaratnya Setnov 

MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia