Berita Terbaru Legislasi Hari Ini

Adopsi Omnibus Law, Guru Besar UPI Dorong UU Sisdiknas Direvisi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dianggap perlu direvisi dengan meniru konsep Omnibus law.  

Jumlah Halaman RUU Ciptaker Berubah, Baleg: Subtansi Tidak Berubah

Willy menuturkan, meski jumlah halaman berubah naskah RUU Ciptaker tidak mengalami perubahan substansial

NasDem Nilai RUU Ketahanan Keluarga sangat Berlebihan

Taufik Basari menekankan ada batasan yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah.

Kinerja Legislasi Bermasalah Sejak Perencanaan

Kinerja DPR RI dalam menyelesaikan tunggakan  undang-undang sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan partai.

60% Subtansi RUU Masyarakat Hukum Adat Bermasalah

Yang paling mendasar lagi adalah adanya evaluasi masyarakat adat setelah 10 tahun.

UU Masyarakat Adat Ditargetkan Tuntas Tahun Depan

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Ali Taher mengatakan eksistensi masyarakat hukum adat harus dijamin melalui aturan yang jelas

DPR Desak Pelibatan BNPB dalam Revisi UU Bencana

Politikus Partai Golkar itu mengatakan Komisi VIII DPR ingin BNPB juga dilibatkan dalam panitia kerja membahas perubahan Undang-Undang Penanggulangan Bencana.

Covid-19 Jadi Alasan DPR Minim Produk Legislasi

DPR membuka ruang partisipasi dalam pembahasan RUU sehingga rakyat dapat memberikan aspirasi, kritik, dan masukan agar kualitas legislasi jadi kuat.

DPR Baru Tuntaskan 6 dari 248 RUU Prolegnas

Kinerja DPR di masa sidang 2019-2020 berfokus pada menyerap aspirasi rakyat terkait penanganan pandemi covid-19.

Masuk Prolegnas, RUU Ketahanan Keluarga Jadi Kritikan Warganet

Siti Musdah Mulia, menyebut usulan RUU Ketahanan Keluarga itu tak ubahnya RUU jahiliah.

Percuma Desak, RUU PKS Tergantung Komitmen DPR dan Pemerintah

Masyarakat menunggu DPR menepati janji untuk kembali menempatkan RUU PKS sebagai RUU prioritas pada 2021

Tambal Sulam Prolegnas Bukti DPR Abaikan Evaluasi

Praktik ini juga menunjukkan pengabaian standar dan evaluasi penyusunannya.

Komisi I Soroti Poin Krusial dalam RUU Pelindungan Data Pribadi

RUU PDP menjadi kebutuhan hukum mendesak saat ini, di tengah banyaknya kasus kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan data.

Pekerja Rumah Tangga bakal Segera Terlindungi

Ini artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah nasional Indonesia, kehidupan profesional PRT akan dilindungi oleh undang-undang.

Tujuh Fraksi Setujui RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Dua fraksi yang tersisa, yakni Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP), memberikan catatan. PDIP meminta penundaan pembahasan.

Data Covid-19 Diretas, DPR Kebut UU Perlindungan Data Pribadi

RUU PDP ditargetkan paling lama tuntas pada bulan Agustus 2020.

Tolak RUU HIP, PAN Tantang Sikap Fraksi Dibuka ke Publik

PAN tidak keberatan apabila pandangan fraksi- fraksi dibuka ke publik. Dengan demikian, akan terlihat pihak yang menolak RUU tersebut.

Enggan Bahas RUU HIP, NasDem: Banyak Urusan yang Lebih Penting

Jika RUU HIP dipaksakan dibahas oleh DPR saat ini makan hanya akan menambah polarisasi yang terjadi di masyarakat di tengah keadaan ekonomi yang sangat sulit saat ini.

Pembahasan Omnibus Law Tetap lanjut di Tengah Wabah Korona

Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, mengatakan bahwa melalui rapat konsultasi pengganti Bamus DPR pada tanggal 1 April, semua fraksi telah setuju agar pembahasan RUU Cipta Kerja dilanjutkan.

BPLN untuk Sederhanakan Regulasi di Berbagai Sektor

BPLN juga akan dapat berperan menyisir semua aturan yang ada hingga memetakan regulasi mana saja yang tumpang tindih.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting