Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco mengatakan pimpinan DPR telah melakukan evaluasi terhadap pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang dilakukan oleh Komisi I DPR.
Dari hasil evaluasi tersebut pimpinan DPR meminta Komisi I untuk kembali melanjutkan pembahasan sekaligus menyelesaikan RUU tersebut.
"Sudah perpanjangan dua kali . Pimpinan meminta waktu mengevaluasi sejauh mana yang sudah dibahas oleh Komisi I dan setelah evaluasi kemungkinan besar dalam badan musyarawah terdekat akan meminta Komisi I mulai lagi bahas PDP karena kami lihat apa yg dibahas komisi satu sudah mencapai target," ucapnya, Kamis (10/6).
Dijadwalkan badan musyawarah (Bamus) akan digelar pekan depan untuk mengejar kesesuaian waktu penyelesaian RUU PDP.
Baca juga: Go Digital, Gaya Baru Perhumasan Indonesia
"Kami lihat materi dan lama waktu pengerjaan apakah sesuai ternyata sudah sesuai. Bahkan nanti jika reses kami bisa minta Komisi I untuk teta membahas ini biar segera selesai."
Sementara itu, Rabu (9/6) di DPR Menteri Hukum dan Ham Yasonna H Laoly memastikan pemerintah melakukan penegasan terhadap UU ITE. Pemerintah akan mengajukan revisi terbatas UU ITE dari beberapa pasal karet yang masih terdapat dalam aturan tersebut.
"Memang perlu penegasan supaya jangan (menjadi pasal) karet kami sudah sepakat itu," tegasnya.
Revisi tersebut akan mempersempit sekaligus mempersulit agar penegak hukum tidak sembarangan memberikan tafsir. Meski begitu pemerintah berupaya keras membendung dampak buruk media sosial yang memuat berbagai dinamika komunikasi publik.
"Semoga dengan ini kita bisa mencegahnya dengan baik," tandasnya. (OL-4)
Penguatan fungsi dan wewenang DPD RI ini penting sekali. Di era Presiden Jokowi, revisi UU MD3 justru telah mereduksi dan mengurangi kewenangan DPD RI.
ANGGOTA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI Guspardi Gaus membantah adanya jalur khusus untuk menggolkan rancangan undang-undang hingga ke paripurna. Menurutnya DPR tetap on the track
Feri Amsari mengkritisi cara kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selama ini bekerja hanya berdasarkan pesanan dan kepentingan politik.
Formappi menilai revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) bentuk ekspresi ketidaknyamanan DPR terhadap sejumlah kewenangan MK.
Ketidakseriusan DPR tersebut terbaca dari minimnya dinamika pelaksanaan fungsi legislasi semenjak masa sidang IV dibuka.
DOSEN dari Universitas Paramadina Joko Arizal menyampaikan keresahannya terkait mayoritas aktor politik di Indonesia tidak menjalankan cita-cita dari para pendiri bangsa.
Saat ini, layanan Paylater tidak hanya berdiri sendiri sebagai aplikasi terpisah, tetapi juga terhubung dengan banyak merchant,
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mempertanyakan nasib data pribadi sejak PDNS 2 Surabaya terkena serangan siber.
Dalam era digital yang semakin maju, keamanan online menjadi semakin penting. Ancaman seperti phishing dan malware dapat mengancam data pribadi, keuangan, bahkan reputasi
Nama baik Indonesia tercoreng akibat berbagai insiden siber terjadi secara beruntun. Mulai dari serangan ransomware LockBit 3.0 hingga penjualan data pribadi dari seorang peretas.
Wi-Fi publik sering digunakan di kafe, bandara, atau saat bepergian ke luar negeri untuk liburan atau perjalanan bisnis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved