Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Sebelumnya, beredar sebuah foto selfie Brigjen Prasetyo Utomo bersama Djoko Seogiarto Tjandra dan kuasa hukumnya, Anita Kolopaking.
Joko Tjandra mendaftarkan PK pada 8 Juni 2020 atas vonis dua tahun penjara yang harus dijalaninya.
Ini tentu dalam upaya untuk memerangi korupsi, sudah barang tentu harus disambut baik.
Adang Daradjatun meminta Propam Polri untuk terbuka dan menyelidiki motif tiga perwira yang terlibat kasus Joko Tjandra.
50 tahanan kasus korupsi yang menjalani tes swab berasal dari Rutan KPK Gedung Merah Putih, Rutan KPK C1 dan Rutan Pomdam Jaya Guntur.
Proses serah terima dua aset berupa tanah dari dua kasus yang ditangani KPK itu diselenggarakan di kantor Kementerian ATR/BPN.
Sejumlah pihak setuju dengan kehadiran inpres, namun tim pemburu koruptor dinilai tidak efisien.
Tim serupa yang dulu pernah dibentuk dinilai tidak maksimal dalam memulangkan koruptor dari luar ke dalam negeri.
Hal itu demi memulihkan kerugian negara dari hasil kejahatan korupsi, termasuk merampas aset koruptor yang buron.
"Sangat penting bagi Korps Bhayangkara untuk dapat segera menangkap terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra."
Kini, IPW kembali menyebut nama baru yakni Brigjen Nugroho Wibowo, sekretaris NCB Interpol Indonesia, yang telah menghapus red notice Joko Tjandra dan diminta untuk segera dicopot dari jabatan
Teras mengatakan pemburuan koruptor yang melarikan diri atau buron cukup di bawah koordinasi Menko Polhukam.
Menjadi pemimpin di negeri ini bukanlah perkara mudah. Setiap orang harus menjadi pribadi pemimpin dulu sebelum memimpin banyak orang
Menkopolhukam menjelaskan pada akhirnya pemerintah hanya mengakui keputusan rapat resmi KPK
Dari data yang diperoleh IPW, surat jalan untuk Joko Tjandra dikeluarkan Bareskrim Polri yang ditandatangi Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.
KPK menyebut penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum lebih manjur dalam menangkap koruptor.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menilai kinerja tim pemburu koruptor sebelumnya tidak berkontribusi optimal. Seharusnya, itu menjadi pembelaran dan tidak perlu diulangi.
Institusi yang dilibatkan dalam tim pemburu koruptor itu, kata Mahfud, yaitu Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkumham, Kemendagri, dan departemen teknis lainnya.
MAKI enggan menyebut para pihak yang dimaksud karena seluruhnya telah dilaporkan ke Ombudsman RI.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved