Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Teras Narang berpendapat tim pemburu koruptor tidak perlu dihidupkan kembali.
“Saya berpendapat sebaiknya tidak usah dihidupkan kembali TPK tersebut,“ kata Teras, dalam keterangan pers, Kamis (16/7).
Teras mengatakan pemburuan koruptor yang melarikan diri atau buron cukup di bawah koordinasi Menko Polhukam.
Baca juga: Perjanjian Hukum dengan Swiss Ancam Ketenangan Koruptor
Ia mendorong agar peran dari instansi penegak hukum yang ada, seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), dimaksimalkan.
"Kejaksaan dan Kepolisian juga diminta melaksanakan tugas yang sama. Sedangkan Menkumham agar juga mampu bekerja sama dengan baik, khususnya dalam bidang Keimigrasian," ujar Teras.
Selain itu, pemerintah juga dapat mengerahkan intelijen. Upaya juga harus dilakukan dengan turut memaksimalkan fungsi Kedutaan Besar dan perwakilan RI lainnya di luar negeri. (OL-1)
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ingatkan RUU Perampasan Aset jangan jadi celah 'hanky-panky' atau penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum.
Sulit menepis kecurigaan publik bahwa ada kekuatan besar yang ikut memengaruhi arah penegakan hukum.
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved