Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Sejak awal ICW sudah meragukan keseriusan dari Kejaksaan Agung untuk membongkar perkara korupsi yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
"Hari ini tidak ada pemeriksaan kasus Joko Tjandra baik tersangka maupun saksi,"
Berdasarkan data ICW, sejak Maret 2019 sampai dengan saat ini, setidaknya MA telah mengurangi hukuman sebanyak 11 terpidana kasus korupsi di tingkat PK.
Banyak pejabat maupun kepala desa di Indonesia terjerat kasus korupsi karena mereka melihat uang pemerintah sebagai miliknya.
Modusnya mulai kolusi, mark-up harga, kickback, konflik kepentingan, dan kecurangan.
KPK periksa 27 saksi kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan tanah TPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan yang menyeret Wakil Bupati OKU Johan Anuar.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta berbagai jajaran di pemerintahan membuka seluas-luasnya akses ke publik dan organisasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.
KABID Humas Polda Papua Barat, AKBP Adam Erwindi, membenarkan telah menerima berkas perkara tersangka korupsi pembangunan asrama mahasiswa di Kota Sorong,Yohanis Manibuy alias Anisto.
Keempat tersangka yang akan diperiksa yakni Joko Tjandra, Tommy Sumardi, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.
Dukungan tersebut merupakan bentuk implementasi komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi.
ICW mengecam siapapun yang berani memberikan karpet merah untuk Jaksa Pinangki
Peran perempuan melawan korupsi itu tentu tidaklah sekadar main-main dan itu harus menjadi sungguh-sungguh
Penetapan JST dan Pinangki dalam perkara ini belum bisa disebut tuntas.
JST meminta PSM untuk membantu mendapatkan fatwa dari MA pada November 2009 hingga Januari 2010 atau usai perkaranya inkracht
Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penanganan kasus pemberian hadiah atau janji dengan tersangka jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM) tengah berjalan.
Kaum perempuan sering dihalang-halangi bahkan mendapat intimidasi ketika ingin mengungkap kasus korupsi.
Mereka akan diminta keterangan dalam kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA) sejak 2011-2016.
"Pemeriksaan dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti tentang tata laksana proses importasi barang (komiditas dagang) dari luar negeri."
Karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi akan semakin memecah anggaran dengan unit-unit yang kecil-kecil yang sulit pengawasannya dan anggaran akan habis
Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi menuturkan proses eksekusi tersebut dilakukan pada 29 Juni 2009 dari pagi hingga pukul 19.00 WIB. Proses pemindahan uang yang
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved