Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan menerapkan sanksi tegas bagi pelajar yang melakukan aksi tawuran.
Padahal, masih banyak kalangan yang memerlukan subsidi tersebut. Misalnya siswa sekolah yang tidak dalam kriteria pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Terkait temuan BPK pada penerima KJP Plus sebanyak 1.146 siswa yang sudah lulus sekolah, dana tersebut bukan termasuk kerugian negara. Sebab masih ada di rekening Disdik dan Bank DKI.
Dana rutin dapat dipergunakan mulai 1-3 setiap bulan. Dana berkala dapat mulai digunakan untuk belanja keperluan sekolah pada libur akhir semester.
Agar tidak berat dalam mengeluarkan biaya pendidikan di sekolah swasta, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyarankan agar para siswa penerima KJP mencicil biaya pendidikannya.
Ratusan kartu tersebut merupakan jaminan dari para pembeli yang merupakan orang tua murid.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengancam akan mencabut KJP siswa yang ikut tawuran.
Penyesuaian ini memberikan kemudahan bagi para penerima KJP Plus untuk memanfaatkan dana yang diberikan.
Siswa yang terdaftar KJP Plus akan mendapatkan subsidi pangan murah. Namun, pemilik kartu tersebut juga memenuhi salah satu dari 6 kriteria yang akan menerima bansos.
Kepemilikan mobil dikategorikan sebagai keluarga mampu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved