Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak langsung mencabut hak warga penerima bantuan sosial (bansos) yang kedapatan bermain judi online.
Ia menjelaskan, untuk menentukan tindakan kepada warga penerima bansos pemain judi online, dirinya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
"Tindakan tegas ada, tapi nanti bersama Kementerian terkait kita liat range-nya," kata Heru di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Selasa, (2/7)
Baca juga : ASN Jakarta Diduga Terlibat dalam Judi Online, Heru Budi Bersiap Ajukan Namanya
Menurutnya, edukasi kepada warga terdampak perlu dilakukan, sebelum nantinya pemberian sanksi hingga dicabut haknya sebagai penerima bansos.
"Kita kasih kesempatan untuk mereka berubah perilaku. Tidak bisa semena-mena seperti itu juga. Bersama dengan aparat kepolisian, sejauh mana mereka main judinya, apakah cukup besar," papar Heru.
Pemprov DKI Jakarta tengah meminta data identitas pemain judi online di Jakarta kepada Satgas Pemberantasan Judi Online yang diketuai Menko Polhukam.
Baca juga : Pemprov DKI Jakarta Pangkas Jumlah Penerima KJMU Tahap I Tahun 2024
Namun, Heru pun berharap Pemprov DKI tak menemukan adanya warga penerima bansos yang bermain judi online, sehingga tak perlu ada tindakan tegas yang dilakukan.
"Yang terpenting adalah masyarakat yang menerima bansos. Kan saya punya nama by name by address, nama-nama penerima KJP, KJMU misalnya. Mudah mudahan mereka tidak terkena nama yang main judi online," jelasnya.
Sementara itu, Heru menegaskan akan langsung memberi sanksi kepada ASN Pemprov DKI Jakarta jika ada yang kedapatan bermain judi online. Sanksinya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
"Ya kalau ASN kan jelas aturannya sudah ada, tinggal diterapkan sanksi itu yang ke bersangkutan. Kan, kita belum dapat nama-nama itu," pungkas Heru. (Far/Z-7)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab soal rumor dirinya diisukan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku mempertimbangkan nama Heru Budi Hartono untuk dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berencana mengangkat seluruh guru honorer menjadi tenaga pengajar berstatus Kontrak Kerja Individu (KKI).
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bakal mengembalikan Jakarta seperti masa kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta.
4.000 guru tersebut masuk di data guru dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang diangkat langsung oleh kepala sekolah dan sebagian besar belum memilki Dapodik.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved