Banyak Penerima KJP Gagal Lolos PPDB, Pemprov DKI Jangan Lepas Tangan

Pada tahap akhir proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) menerima 25 pengaduan masyarakat DKI Jakarta. Mereka menagih janji Pemprov DKI Jakarta untuk menjamin akses bagi anak-anak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Nyatanya, mereka gagal di berbagai jalur mulai dari prestasi, zonasi, hingga afirmasi.

“Pengaduan ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan terhadap kelompok yang rentan putus sekolah meski berbegai jalur sudah disedikan. Saya menduga kuat, jumlah riil di lapangan lebih dari 25 kasus, sebab penerima KJP jumlahnya capai ratusan ribu,” ungkap Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji melalui keterangan tertulis, Senin (1/7).

Menurut Ubaid, ini adalah bagian dari gambaran anomali dalam sistem PPDB. Mestinya masyarakat penerima KJP sudah mendapat kepastian dari awal. Bukan malah terpontang-panting di tahap akhir.

Baca juga : Program KJP Bermasalah, Pemprov DKI Didorong Wujudkan Sekolah Gratis

“Hingga hari ini, mereka masih kebingunan mencari sekolah. Saya berharap Pemprov DKI Jakarta mendengarkan suara dari para penerima KJP ini, dan mencarikan sekolah. Bukan mereka yang mondar-mandir cari sekolah. Dinas Pendidikan harus buka pengaduan khusus untuk penerima KJP ini dan mencarikan sekolah. Jika tidak, mereka pasti akan putus sekolah karena biaya,” jelas Ubaid.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di Jakarta. Nasib serupa juga dialami oleh penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) di berbagai daerah. Banyak dari kalangan mereka yang tidak kebagian bangku sekolah, alias gagal dalam seleksi PPDB.

Menurut Ubaid, mereka adalah calon potensial untuk putus sekolah. Selain karena biaya sekolah di swasta yang mahal, anak dari keluarga ekonomi lemah ini juga banyak yang jadi incaran sindikat pekerja anak. (Z-11)