Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Sinkronisasi membutuhkan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Pelaporan oleh Erick, menjadi pintu masuk untuk mengurai dan segera menangkap para koruptor di Garuda.
Selain upaya penegakan hukum, koordinasi yang dilakukan antara Kejagung dan BUMN juga berbentuk pendampingan hukum.
Burhanuddin berharap Sunarta dapat berperan aktif dalam menyusun strategi kebijakan, pelaksanaan tugas pembinaan, pengembangan, dan penguatan organisasi Kejaksaan.
Menurut Burhanuddin, legal audit dapat menutup celah potensi korupsi.
Pemerintah daerah dan kejaksaan melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) harus berkomitmen terhadap kejahatan pangan yang terjadi di daerah masing-masing.
Jaksa Agung memerintahkan setiap Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia untuk segera menelusuri dan mengidentifikasi praktik curang pupuk bersubsidi.
Ketua Komjak Barita Simanjuntak menyebut Sunarta memiliki banyak pengalaman dan kompetensi yang sudah teruji secara teknis dan non teknis.
Sunarta akan menggantikan Setia Untung Arimuladi, yang memasuki masa pensiun.
"Jenis hukuman berat sebanyak 68 pegawai dengan berbagai macam hukuman disiplin," kata Burhanuddin.
KEJAKSAAN Agung memberui apresiasi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi pada PT ASABRI (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
Hal itu termaktub sebagai satu dari sembilan rencana program prioritas Kejaksaan tahun 2022.
Menurutnya, hukuman mati bisa menjadi salah satu solusi memberantas korupsi
ICW kaget dengan perbedaan sikap Jaksa Agung dalam penuntuan kasus Asabri dan skandal jaksa Pinangki.
Disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk 'Hukuman mati bagi Koruptor, Terimplementasikah?' yang dihelat Fakutlas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
JAKSA Agung memutasi Aspidum Kejati Jabar Dwi Hartanta, buntut dari masalah tuntutan 1 tahun penjara kepada Valencya, istri yang omeli mantan suaminya lantaran pulang dalam keadaan mabuk.
Keadilan restoratif menunjukkan bahwa hukum tumpul ke bawah dan tajam ke atas.
Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengeluarkan Pedoman No.18 Tahun 2021 untuk para penuntut umum sehingga mereka memiliki acuan menangani kasus penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi.
Jika ada anak buahnya yang menjadi benalu, Burhanuddin menyatakan tidak akan segan-segan untuk memecat.
Jangan sampai dugaan poligami tersebut mengganggu kinerja Kejaksaan di bawah kepemimpinan Burhanuddin yang sedang menunjukkan prestasi cemerlang.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved