Berita Terbaru jabatan sipil Hari Ini

DPR Kaji Putusan MK Soal Polri tak Boleh Duduki Jabatan Sipil

DPR segera mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal anggota Polri tak boleh menduduki jabatan sipil sebelum mundur atau pensiun dini dari Polri.

Pakar: Kapolri Harus Tarik Seluruh Polisi Aktif dari Jabatan Sipil

Kapolri wajib segera menarik seluruh anggota Polri yang saat ini bertugas di kementerian atau lembaga sipil. Berdasarkan putusan MK anggota kepolisian tidak boleh lagi menduduki jabatan sipil

Revisi UU TNI Dianggap Upaya Menormalisasi Keterlibatan Militer di Ruang Sipil

Ada langkah yang diambil oleh militer dalam tugas-tugas pengkaryaan di ruang sipil dalam revisi UU TNI

Soal RUU TNI, Istana: 16 Kementerian/Lembaga memang Perlu Keahlian TNI

Sebanyak 16 kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif, sebagaimana dituangkan dalam RUU TNI, memang memerlukan keahlian dan beririsan dengan lingkup kerja TNI. 

Larang TNI Berbisnis dan Duduki Jabatan Sipil, UU TNI Digugat ke MK

Permohonan uji materi dengan Nomor Registrasi 41/PAN.ONLINE/2025 ini menyoroti batasan hak prajurit dalam berpolitik, berbisnis, dan menduduki jabatan sipil.

Komnas HAM Minta Perluasan Jabatan TNI-Polri Dihapus

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana untuk memperluas kewenangan TNI-Polri yang sudah menjadi perhatian publik. 

TNI Respons Soal Nasib Letkol Teddy dan Letjen Novi Helmy

Terdapat pasal-pasal yang harus dipantau dan dikritisi, khususnya terkait dengan perluasaan di jabatan sipil dan perluasan tugas operasi militer selain perang.

Revisi UU TNI, Golkar: Tenaga Prajurit TNI Dibutuhkan di Jabatan Sipil

Revisi UU TNI tak boleh membuat demokrasi tercederai.

TNI Isi Jabatan Sipil, Komisi I DPR: Kasihan ASN Merintis Karir tapi Datang Tentara

ANGGOTA Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut perlu kehati-hatian dalam menempatkan TNI aktif di jabatan sipil. Hasanuddin menilai menempatkan TNI di jabatan sipil tak sesuai dengan fungsinya.

Kental Nuansa Orde Baru, Imparsial Minta Pembahasan Revisi UU TNI tidak Dilanjutkan

DIREKTUR Imparsial Ardi Manto Adiputra mendesak Pemerintah dan DPR tidak melanjutkan pembahasan revisi UU TNI yang telah masuk Prolegnas Prioritas DPR 2025.

Revisi UU TNI Dinilai Dapat Menghidupkan Dwifungsi Secara Halus

SETARA Institute menyatakan rencana penyusunan revisi UU TNI harus dipersoalkan. Sebab, perubahan beleid itu secara perlahan dapat menghidupkan praktik dwifungsi TNI.

Revisi UU TNI, Menko Polhukam Pastikan TNI Tak Menyentuh Politik Praktis

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjelaskan Revisi UU TNI akan memperluas tugas TNI di Kementerian dan Lembaga. Namun, ia pastikan TNI tidak akan menyentuh ranah politik.

Ini Jawaban Panglima TNI Ratas 'Hujan' Kritik Revisi UU TNI

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons hujan kritik terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI).

Baleg DPR Sebut Presiden Berwenang Tunjuk TNI Aktif Tempati Jabatan Sipil

KETUA Badan Legislasi atau Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, mengatakan presiden punya kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI menempati jabatan sipil.

Draf RUU TNI Pastikan TNI Bisa Duduki Jabatan Sipil Tapi Harus Mundur

REVISI Undang-undang TNI telah disetujui DPR menjadi inisiatif DPR usai diketuk dalam sidang paripurna DPR ke-18 pada Selasa (28/5).

Jangan Perluas Jabatan Sipil untuk TNI-Polri

TNI-Polri seharusnya tidak terlibat dalam kegiatan politik dan menduduki jabatan sipil karena tidak sesuai dengan fungsi serta kompetensi mereka.

Wacana Tentara Bisa Isi Jabatan ASN, Panglima: TNI Dibutuhkan Masyarakat

PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons soal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan membuat prajurit TNI-Polri bisa mengisi jabatan ASN di Kementerian/Lembaga

Terkait Pengisian Jabatan Sipil oleh TNI-Polri, Wakil Ketua Komisi II: Masih Perlu Dibahas

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal menjelaskan hingga saat ini pemerintah dan DPR masih menggodok rancangan peraturan pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari UU ASN.

PKS: Jangan lagi Ada Intervensi TNI-Polri ke Wilayah Sipil

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mewanti-wanti agar jangan lagi ada intervensi TNI-Polri ke wilayah sipil. Ini terkait jabatan ASN bisa diisi TNI-Polri.

Penempatan Perwira TNI di Jabatan Sipil Harus Segera Dievaluasi

PENGAMAT militer Khairul Fahmi mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera memetakan kembali penempatan perwira TNI aktif di sejumlah jabatan sipil.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia