Berita Terbaru Izin Usaha Hari Ini

Pencabutan Perizinan Pertambangan, Perkebunan dan Kehutanan harus Transparan

KEBIJAKAN pemerintah mencabut ribuan izin sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dengan alasan menata kelola sumber daya alam seharusnya lebih transparan dan akuntabel

Gubernur Kalteng Bentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Hal ini untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut izin 2.078 perusahaan tambang mineral dan batubara yang tidak produktif dan tidak aktif. 

Pemerintah Cabut 302 Izin Usaha Tambang Batu Bara

Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mencabut 302 izin usaha pertambangan (IUP) batu bara hingga 2021.

Kementerian Investasi Mulai Cabut 2.087 IUP secara Bertahap

PEMERINTAH mulai mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak Senin (10/1). Ada 2.087 IUP yang akan dicabut secara bertahap dengan total luas lahan 3.201.046 hektare.

Cabut Izin Usaha Pertambangan Perusahaan Bermasalah

Menteri ESDM harus mewaspadai adanya indikasi pemufakatan jahat yang diperkirakan muncul dengan segala macam argumen

Bahlil Sebut IUP 2.078 Perusahaan Tambang Sudah Pasti Dicabut 

"Angka tersebut di luar dari perizinan HTI (Hak Tanaman Industri), HPH (Hak Pengusahaan Hutan), IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan),"

Gubernur Sugianto Minta Dua Izin PKP2B di Kalteng Tak Diperpanjang

UNTUK memenuhi prinsip keadilan bagi daerah, meminta kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi atas perizinan tersebut antara lain dengan tidak Tidak memperpanjang dua PKP2B

Pemerintah Cabut Izin Usaha 2.078 Perusahaan Tambang dan Kehutanan

Pembenahan dan penertiban tersebut merupakan bagian dari perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan.

Kemendag: Mekanisme Single Submission Permudah Izin Ekspor dan Impor

Kedua Permendag tersebut merupakan produk hukum turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

PTUN Kuatkan Keputusan Bupati Sorong Cabut Izin Dua Perusahaan Sawit

PTUN Jayapura, Papua mengesahkan keputusan Bupati Sorong untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Papua Lestari Abadi dan PT. Sorong Agro Sawitindo.

Pak Bahlil, Di depan Wapres Pelaku UMKM Masih Keluhkan Perizinan Nih

Perizinan seperti sertifikasi halal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang belum satu pintu, sehingga mereka harus datang ke berbagai instansi.

Kemenkop UKM Akan Percepat Perizinan Berusaha dan Sertifikasi Produk Usaha Mikro Kecil 

"Dari 64,2 juta UMKM, 99,62% adalah usaha mikro yang sebagian besar berada di sektor informal, sehingga perlu didorong untuk bertranformasi menjadi formal,”

Pengembang Akui Alami Dilema Hadapi Perizinan di Daerah

Meskipun prosesnya sudah melalui metode daring namun tahapan pengurusan syarat-syaratnya tetap bersinggungan dengan praktik korupsi. 

KPK: Kepala Daerah Tak Boleh Persulit Perizinan

Pada kesempatan itu hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan lainnya.

Polri Diminta Tak Lakukan Penangkapan Pelaku UMKM Tapi Pembinaan

Kemenkop-UKM dan Polri sepakat akan lebih mengedepankan pembinaan dan sosialisasi terhadap para pelaku UMKM terkait berbagai perizinan yang diperlukan UMKM.

OJK: Masyarakat Harus Bisa Bedakan Pinjol Ilegal dan Fintech Lending

Masyarakat juga harus memperhatikan ciri-ciri pinjol ilegal. Seperti, tidak memiliki izin resmi OJK dan tidak memiliki identitas pengurus, serta alamat kantor yang jelas.

Ketidaksiapan Penerapan OSS Berbasis Risiko Jadi Perhatian Ombudsman

PENERAPAN portal perizinan investasi satu pintu atau yang dikenal dengan Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko (OSS Risk Based Management/RBA) banyak dikeluhkan.

Kementerian Investasi Telah Terbitkan 205 Ribu Izin Usaha dari OSS

Penerbitan NIB selama periode 4 Agustus - 18 September 2021 pukul 07.30 WIB sebanyak 205.373. Jumlah ini terdiri dari usaha perseorangan sebanyak 187.435 dan badan usaha sebanyak 17.938.

KLHK Perintahkan Penambangan Emas Tanpa Izin di Sulut Dihentikan

Pada prinsipnya pihak KLHK dari sisi regulasi peraturan menyiapkan regulasi-regulasi turunan dari undang-undang Cipta Kerja.

Presiden Tantang Ekonom Buktikan Kecepatan Pengurusan NIB

Dengan proses yang cepat, presiden berharap para pelaku usaha, terutama yang masih berada di level mikro dan kecil, tidak akan menemui kesulitan untuk mulai berniaga.

Kecakapan Tata Kelola di Balik Sukses Haji

Taruhan Besar untuk Menjadi Cantik

Pilkada Jakarta, antara Elektabilitas dan Politik Kekuasaan

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting