Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Bila ICW tidak dapat menunjukkan bukti-bukti maka Otto meminta agar ICW mencabut pernyataannya dan meminta maaf kepada Moeldoko secara terbuka melalui media cetak dan media elektronik.
"Kami memastikan bahwa penelitian yang dihasilkan oleh ICW adalah bagian dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap jalannya proses pemerintahan, termasuk di dalamnya para pejabat publik,"
"Tentu langkah ini amat disayangkan sebab semakin memperlihatkan resistensi seorang pejabat publik dalam menerima kritik," kata M Isnur
Dalam 24 jam, ICW dan penelitinya Egi Primayogha harus bisa memberikan bukti-bukti dari tuduhan Moeldoko yang terlibat bisnis obat Ivermectin.
Ada empat alasan dari ICW yang membuat Juliari harus dituntut maksimal, salah satunya korupsi dilakukan di masa wabah melanda hingga mengakibatkan sebagian warga tak mendapatkan bansos
Kurnia menilai pelaporan itu berlebihan. Lembaga Antikorupsi dinilai sedang mencari cara untuk menutup masalah dengan pelaporan itu.
Pelaporan itu melanggar Pasal 7 ayat 2 huruf d Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020. Beleid itu menyebut Lembaga Antikorupsi harus profesional dalam menerima kritik.
KPK diminta untuk menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.
MANTAN Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, layak untuk dijatuhi hukuman penjara 20 tahun oleh majelis hakim. Sebab tindak pidana korupsi dilakukan saat pandemi Covid-19.
ICW menilai pemerintah tak konsisten. Pemerintah mulanya memutuskan vaksin diberikan gratis namun secara perlahan berubah.
ICW menilai gugatan ganti rugi tersebut sebenarnya menjadi harapan bagi warga untuk menuntut keadilan dan pemulihan atas kasus korupsi bansos.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) misalnya, mempermasalahkan pemberian vaksin Covid-19 yang dilakukan secara berbayar oleh Kimia Farma.
ICW pun meminta pemerintah mewaspadai potensi korupsi dalam penyaluran bansos tunai. Apalagi sejak tahun lalu, ICW menerima banyak laporan pungli terkait bansos.
Selain ucapan selamat ke Korps Adhyaksa, ICW juga menyentil MA yang dinilai telah sukses menorehkan noktah hitam dalam upaya pemberantasan korupsi.
Menurut ICW, pemberian bansos dalam bentuk tunai memang bakal meminimalisasi potensi korupsi
Kurnia mengatakan ada sosok 'bapakku' dan 'bapakmu' yang belum terungkap dalam kasus itu.
Kurnia juga menyoroti pernyataan JAM-Pidsus Ali yang menyebutkan negara mendapatkan mobil dari Pinangki. Pernyataan itu dinilai sulit untuk dipahami, terutama dalam konteks logika hukum.
Menurut ICW, Lembaga Antikorupsi itu tidak butuh izin BKN untuk memberikan hasil TWK ke pegawai.
ICW menilai putusan banding terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menyunat vonis menjadi 4 tahun penjara sebagai hal yang terlaluan.
"Kami melihat hal ini sebagai fungsi kontrol publik yang berjalan dengan baik dalam agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK," ujar Ali,
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved