Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

DPR Minta Pemerintah Rutin Sidak Awasi Peredaran Makanan-Minuman Saat Ramadan

Pemerintah harus lebih intensif melakukan pengawasan peredaran makanan dan minuman sampai ke pasar tradisional di daerah-daerah.  

Puan Maharani: 3 Provinsi Baru untuk Melayani Papua Lebih Baik

Politisi PDI-Perjuangan itu menambahkan, pemekaran wilayah di Papua juga bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Revisi UU ITE Harus Jamin Kebebasan Berpendapat

ANGGOTA Komisi I DPR Irine Yusiana Roba Putri menilai terdapat ironi dari penerapan UU ITE di lapangan yang beberapa pasalnya dinilai menjadi pasal karet alias multi penafsiran.

Pemekaran untuk Akselerasi Pembangunan dan Kesejahteraan Papua

Pemekaran wilayah Papua bertujuan agar ada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Ketua DPR: DK OJK Terpilih Perkuat Perlindungan Konsumen dari Investasi Ilegal

Puan juga meminta anggota DK OJK terpilih untuk terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, khususnya mengenai investasi ilegal yang banyak memakan korban.

Soal Penundaan Pemilu, Puan Buktikan DPR Dengar Aspirasi Rakyat

Pengamat politik IAIN Gorontalo, Hendra Yasin, menyebut sikap Puan sejak jauh-jauh hari menolak pemilu adalah cermin dari DPR yang mendengar aspirasi rakyat.

Kekuatan Dialog Antarkan RUU TPKS Disahkan Menjadi Undang-Undang

Delapan dari sembilan fraksi dalam rapat pleno itu sepakat RUU TPKS disahkan menjadi UU di rapat paripurna DPR.

Kementan Sebut Penggunaan Anggaran On The Track

Salah satu kunci keberhasilannya, menurut Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Ketut Kariyasa, adalah etos kerja dan dedikasi pemerintah dalam hal ini Kementan.

Komisi XI DPR Minta Anggota DK OJK Pertahankan Capaian Positif Lembaga

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir berharap  anggota Dewan Komisioner OJK mampu mempertahankan capaian positif dari kepengurusan unsur pemimpin OJK sebelumnya.

Puan Minta OJK Tingkatkan Perlindungan Konsumen Masyarakat dari Investasi Ilegal

Secara khusus, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti mengenai investasi ilegal yang sudah banyak memakan korban dan meminta OJK mengatasinya.

Legislator: Figur Terbaik Pimpinan OJK Periode 2022-2027 Telah Dipilih

Terpilihnya Mahendra sebagai Ketua OJK diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Baleg DPR Setujui Pemekaran 3 Provinsi Baru di Papua

Penamaan 3 provinsi tersebut selanjtunya dilakukan berdasarkan wilayah adat, Provinsi Ha Anim untuk Papua Selatan, Meegapo untuk Papua Tengah, dan LApago untuk Provinsi Papua Tengah.

Mahendra Siregar Didapuk Jadi Ketua Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027

Rapat Panitia Seleksi untuk Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027 memutuskan Mahendra Siregar menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DPR Desak Pengecekan Pemudik dengan Kendaraan Pribadi Perlu Diperketat

Sistem perlindungan sebelum mudik ini harus dipikirkan karena ke depanya masyarakat akan hidup berdampingan dengan covid-19.

KLHK Janji Serahkan Data Verifikasi Perkebunan Sawit Juli 2022 Mendatang

KLHK berjanji akan melengkapi data-data verifikasi terkait perkebunan sawit ilegal di wilayah Riau dan Kalimantan Tengah pada Juli mendatang.

Soal Tunda Pemilu, Pengamat Nilai Jokowi dan Puan Kader Banteng Sejati

Pengamat politik Pusat Politik Nasional (Puspolnas), Yudha Prawira, menyatakan PDIP adalah partai yang menjunjung kesetian kepada partai dan pimpinan partai.

Puan Maharani Pastikan RUU TPKS Disahkan dalam Waktu Dekat

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak dan akan menjadi bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual.

Calonkan Diri Jadi Anggota DK OJK, Ini Target Dirut BEI

Salah satunya, Inarno Djajadi menargetkan kapitalisasi pasar modal Indonesia mencapai Rp15.000 triliun atau 60% dari PDB pada 2027.

Soroti Kinerja KASN, Junimart Girsang Bongkar Tingkah Para Pejabatnya  Kerap Temui Kepala Daerah

Junimart meminta kepada Ketua KASN Agus Pramusinto membawa lembaga yang dipimpinnya bekerja lebih profesional lagi dan tidak terkesan mempersulit para Kepala Daerah,

Komisi IV DPR: Jangan Sampai Masyarakat Adat Terpinggirkan di Tanahnya Sendiri

Yang terpenting lagi, jangan sampai hutan-hutan di Indonesia hanya dikuasai oleh pemilik modal.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia