Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PERAN sektor pertanian sangat penting dalam menopang pembangunan nasional, terutama dalam menjaga ketersediaan pangan dan peningkatan kesejahteraan.
Dua tahun pandemi, Kementerian Pertanian (Kementan) selaku institusi yang bertanggung jawab, berhasil mengawal dua tugas tersebut.
Salah satu kunci keberhasilannya, menurut Kepala Biro Perencanaan Kementan, Ketut Kariyasa, adalah etos kerja dan dedikasi pemerintah dalam hal ini Kementan.
Menurut Ketut, selama pandemi, Kementan bekerja justru lebih keras lagi dalam rangka memastikan kebutuhan pangan bagi 273 juta penduduk Indonesia terpenuhi.
"Bahkan pada hari libur pun Mentan dan pegawai lainnya tetap bekerja di lapangan dengan segala resikonya di masa pandemi covid 19," kata Ketut di Jakarta, Jumat (8/4).
Upaya menjaga ketersediaan pangan dan memastikan pangan cukup yang tidak pernah mengenal waktu itu menurut Ketut berimplikasi kepada aktivitas perjalanan dinas (Perjadin) yang cukup tinggi.
"Arahan Mentan Syahrul Yasin Limpo sangat jelas. Beliau selalu menekankan penggunaan anggaran yang efisien, harus on the track termasuk anggaran Perjadin. Dan tentunya berdampak pada petani dan pemulihan ekonomi negara," ungkapnya.
Baca juga : Kementan Berkomitmen Perkuat Produksi Pinang Penuhi Ekspor
Lebih lanjut, Ketut menjelaskan bahwa anggaran perjalanan di Kementan sesuai penyampaian Sekjen Kasdi Subagyono pada saat RDP bersama komisi IV DPR RI, disebut sebesar maksimal 10% dari anggaran biaya tetap operasional atau 1,1 triliun, adalah sesuai dengan rambu-rambu selama ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengawalan pelaksanaan program.
"Sumber anggaran Perjadin dari uang rakyat, maka setiap rupiah yang dikeluarkan dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara. Dan itu sudah Kementan lakukan," pungkasnya.
Dampak positif dari penggunaan anggaran yang baik dan efisien ini, terlihat dari kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang positif, ekspor komoditas pertanian melonjak siginifikan tahun 2021 mencapai Rp 625,04 triliun atau meningkat 38,6% persen dari nilai ekspor tahun 2020.
Dan yang terpenting indikator kesejahteraan petani dalam kurun 2 tahun terakhir terus naik, nilai tukar petani (NTP) Maret 2022 meningkat 0,42 persen menjadi 109,29.
“Semua capaian ini karena seluruh elemen di Kementan bergerak. Turun ke lapangan dan bekerja keras. Hingga hari ini 11 pangan pokok kita juga jaga dengan baik. Kita pastikan makanan rakyat cukup ketersediaannya,” tutup Ketut. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial (TPBIS) yang telah dijalankan Perpusnas, sangat membantu masyarakat di daerah terutama selama pandemi covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved