Mahendra Siregar Didapuk Jadi Ketua Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027

Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan Blokir 951 Pinjol Ilegal Kuartal I 2026

Satgas PASTI Otoritas Jasa Keuangan menghentikan 951 pinjol ilegal dan 2 investasi bodong selama Januari-Maret 2026. Simak modus terbaru dan total dana yang diselamatkan.

Budaya Investasi Terencana terus Ditanamkan kepada Masyarakat

Upaya memperluas literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri.

OJK Dorong Pendalaman Pasar lewat Program Pintar Reksa Dana

Program tersebut juga diharapkan semakin mempercepat akses keuangan dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

OJK Catat 59 Juta Akun Rekening Pelajar, Dana Tembus Rp30 Triliun

Jumlah rekening pelajar di Indonesia tembus 59 juta dengan dana Rp30,31 triliun. OJK ungkap tren meningkat dan faktor pendorongnya di 2026.

MSCI Catat Reformasi OJK, Aksesibilitas Pasar Modal Indonesia Kian Menguat

MSCI soroti reformasi pasar modal Indonesia. OJK klaim transparansi dan integritas meningkat, jadi sinyal kuat bagi investor global jelang review indeks 2026.

Instrumen Investasi Alternatif Dibutuhkan di Tengah Dinamika Pasar Global

Dorongan untuk memperdalam instrumen investasi di pasar modal Indonesia kian menguat seiring kebutuhan akan produk yang lebih beragam dan adaptif terhadap dinamika pasar global.

Penambahan Wamen, Pengamat: Makin tidak Jelas Arah Indonesia

ARAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai semakin tak jelas dan tampak serampangan. Penambahan kursi wakil menteri (wamen) di Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Harus Segera Laksanakan Putusan MK terkait Larangan Wamen Rangkap Jabatan

PAKAR Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan.

KPK Kaji Polemik Rangkap Jabatan Wamen terkait Putusan MK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan wakil menteri merangkap jabatan. Kajian ini diharap bisa mencegah celah korupsi terbuka.

Pemerintah Diyakini Jalankan Putuskan MK Soal Wamen tak Boleh Rangkap Jabatan

MK mengabulkan sebagian gugatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. MK melarang wakil menteri atau wamen rangkap jabatan.

Mahkamah Konstitusi Putuskan Larangan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Lain

Mahkamah Konstitusi secara tegas melarang wakil menteri merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya.

Jimly Asshiddiqie: Presiden Harus Perintahkan Wamen Patuh Tidak Rangkap Jabatan

Mahkamah Konstitusi secara resmi melarang wakil menteri atau wamen merangkap jabatan.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia