Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Selama ini subsidi BBM yang diberikan memang tidak tepat sasaran dan justru banyak dinikmati orang mampu.
"Apresiasi kepada Bapak Menteri Pertanian yang selalu dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Endang
Komisi I DPR terus berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Yang nantinya akan menjadi payung hukum atas keamanan data warga negara Indonesia.
Ia memaparkan, salah satu tradisi yang hidup di tengah masyarakat Sumbar adalah berburu hama babi.
Salah satunya terkait dengan molornya pembebasan lahan yang akan dipakai untuk pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Seksi 3 ini.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait jadwal Pilkada 2024.
Presiden Jokowi secara tegas mendorong belanja pemerintah ke produk lokal dalam mendukung industrialisasi dalam negeri.
Gerakan perusahaan kewirausahaan sosial (social enterprise) ‘Waste 4 Change’ dapat menjadi panduan peran (role model) bagi anak-anak muda Indonesia.
Perlu adanya penguatan lembaga BPKIL Serang agar kendala yang dimilikinya segera mendapatkan solusi dan dukungan baik dari pemerintah pusat maupun DPR RI.
Penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai 28 November 2023.
ANGGOTA DPR Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun mengakui bila saat ini undang-undang konsultan pajak masih dalam proses penggodokan dan berharap HUT IKPI ke-57 jadi momentum melanjutkan.
Komisi X DPR siap mengupas tuntas permasalahan di perguruan tinggi melalui panitia kerja. Tidak hanya soal PMB dan seleksi mandiri, namun semua aspek di perguruan tinggi.
Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto setuju penyesuaian harga Pertalite karena selama ini subsidi BBM tidak tepat sasaran.
Pemerintah dalam hal mencabut atau mengurangi subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah harus melakukan hitung-hitungan yang akurat mengenai subsidi BBM.
Jadi hingga kini tidak ada persetujuan Komisi VII DPR RI atas rencana Pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi.
Kalangan aktivis menilai proses penyusunan RUU Sisdiknas dinilai tidak transparan, terburu-buru dan dikerjakan di ruang gelap. Serta, tidak melibatkan ahli dari berbagai bidang.
Hal itu menyusul usulan dari Ketua KPU, Hasyim Asyari agar pemilihan kepala daerah atau pilkada dipercepat menjadi September 2024.
Dukungan pengajuan kebaya ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO mengalir dari Komisi X DPR RI.
DPR meniilai dengan tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK, akan menyebabkan pelayanan publik terganggu jika tidak dirumuskan dengan baik.
Kendala terutama dari segi anggaran yang sangat terbatas, jumlah pustakawan yang masih minim, serta kemampuan memfasilitasi daerah 3 T yang terbatas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved