Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BUDAYAWAN Sobary menilai Ganjar berani melangkah dan mengambil risiko ihwal masalah di Desa Wadas.
Sikap Ganjar Pranowo yang langsung mendatangi warga Desa Wadas, baik yang pro maupun kontra merupakan sikap pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya.
Desmond Junaidi Mahesa menerangkan dari hasil kunjungan tersebut telah menghasilkan tujuh rekomendasi atas kejadian yang menimpa masyarakat Desa Wadas yang berujung penangkapan.
AKTIVIS Nahdlatul Ulama (NU) Yenny Wahid memuji Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang mau berdialog dan turun langsung ke Desa Wadas, Kabupaten Purworejo.
Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta insiden di Wadas tidak disederhanakan. Komnas HAM pun telah menemukan fakta adanya kekerasan yang dilakukan oleh polisi.
Tindakan represif dan penggunaan kekuatan aparat kepada warga adalah tindakan yang sangat disayangkan.
GUBERNUR Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan keseriusannya menangani permasalahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.
Taufik tidak menjelaskan secara pasti waktu rapat yang digelar secara tertutup itu. Rapat akan digelar setelah Komisi III selesai rapat bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali berkunjung di Desa Wadas, yang didampingi jajarannya dan tanpa pengawalan polisi.
Temuan kedua, masih ada warga yang belum pulang ke rumah masing-masing karena merasa ketakutan
KSP ingin mendengar langsung kesaksian dan keinginan masyarakat terkait proses pembebasan lahan sebagai bagian dari pembangunan Waduk Bener.
Komnas HAM akan menggali keterangan dan mengumpulkan fakta terkait dengan peristiwa yang terjadi pada 8 Februari lalu.
Menurut dia Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor turun langsung ke lokasi konflik di Desa Wadas. LBH Ansor memperoleh banyak data dari warga yang pro dan kontra pembebasan lahan.
Desmond Junaidi Mahesa mengatakan tidak adanya kepastian pembayaran tanah, inilah yang menyebabkan terjadinya prahara di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Pakar Hukum UGM mempertanyakan apakah Kementerian PUPR berwenang mengambil bebatuan yang terdapat di bawah tanahnya
Penarikan aparat polisi dinilai penting untuk memulihkan trauma warga, membangun suasana guyub, dan menyiapkan kondisi untuk rencana penyelesaian ke depan.
Menurut Wirya, warga Wadas memiliki hak untuk memberikan, atau tidak memberikan, persetujuan yang didasarkan informasi.
Pemerintah juga memastikan akan melakukan penegakan hukum bila ditemukan adanya pelanggaran oleh pihak aparat keamanan.
Hal ini dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa setelah berdialog dengan warga Desa Wadas.
Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat Wadas.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved