Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMNAS HAM menggelar pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait insiden di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Beberapa komitmen dan rencana penyelesaian disepakati bakal dijalankan pemprov, salah satunya tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan di Wadas.
"Komnas HAM memberikan sikap dan posisi kepada Pak Gubernur. Pertama adalah soal evaluasi pendekatan keamanan sehingga tidak ada lagi peristiwa ketiga di Wadas. Karena kemarin kan peristiwa kedua setelah April 2021," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara seusai bertemu Ganjar di Puri Gedeh, Semarang, Jumat (11/2).
Beka menyampaikan pemprov mesti menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas tidak lagi menggunakan cara-cara keamanan namun mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif berbasis kebutuhan warga. Sebab itu, Komnas meminta agar aparat kepolisian ditarik dari Wadas.
Penarikan aparat polisi dinilai penting untuk memulihkan trauma warga, membangun suasana guyub, dan menyiapkan kondisi untuk rencana penyelesaian ke depan.
"Saya mendengar Kapolda sudah memerintahkan untuk menarik pasukannya. Saatnya memulihkan trauma, ini yang paling penting apalagi terhadap anak-anak dan perempuan," imbuh Beka.
Komnas HAM juga meminta Gubernur Ganjar menyiapkan alternatif-alternatif solusi untuk dialog yang nantinya difasilitasi Komnas HAM. Solusi itu baik soal pertambangan, izin, hingga cara sosialisasi ke warga Wadas.
Baca juga: Pemerintah Undang Komnas HAM Selidiki Insiden Wadas
"Ini penting karena warga tentu saja harus diperkuat posisinya tidak menjadi hanya sekadar objek saja tetapi kemudian harus pada posisi setara dan tanpa tekanan ketika nantinya dialog dengan Pak Gubernur," ujarnya.
Ganjar Pranowo menyebutkan ada tiga evaluasi yang dilakukan pemprov. Pertama, dari sisi teknis evaluasi soal penambangan, isu lingkungan, dan lainnya yang terkait dengan fungsi tugasnya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Kedua, cara-cara yang nanti ada kekerasan enggak boleh lagi. Polda sudah setuju juga, jadi cara baru," ungkap Ganjar.
Ketiga, pemprov bakal menyiapkan agar kondisi masyarakat di Wadas kembali rukun. Ganjar mengaku khawatir situasi sosial di Wadas lantaran pro dan kontranya sampai-sampai menimbulkan perundungan pada anak-anak.
"Saya dapat informasi menyedihkan, bullying pada anak-anak terjadi lho sekarang yang pro yang kontra. Udah deh jangan," kata Ganjar.
Ganjar menyatakan akan mencoba bertemu dengan warga Wadas agar tercipta suasana kondusif. "Saya ingin segera ketemu dengan masyarakat yang ada di sana. Biar kita bisa asoy lagi lah ketemu dengan mereka," kata dia. (OL-4)
GANJAR Pranowo merespon pertanyaan awak media terkait sosok yang cocok menjadi Gubernur Jawa Tengah (Pilkada Jateng). Ini menurutnya.
Megawati diyakini sudah melalui pertimbangan yang matang sebelum mengeluarkan keputusan tersebut.
Adian Napitulu, Ganjar Pranowo, hingga Basuki Tjahaja Purnama masuk kepengurusan PDIP
Ajang Soekarno Run sebagai penutupan peringatan Bulan Bung Karno 2024 digelar di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/6)
PDI Perjuangan menanggapi soal adanya kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam mendukung calon gubernur DKI Jakarta.
MANTAN Gubernur Jawa Tengah dua periode, Ganjar Pranowo mengungkapkan munculnya nama Anies Baswedan sebagai bakal calon Gubernur Jakarta yang akan didukung PDI Perjuangan
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
Masyarakat sipil mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberi atensi serius atas kasus penembakan pembela hak asasi manusia (HAM) Yan Christian Warinussy.
Komnas HAM menyampaikan keprihatinan sekaligus meminta agar peristiwa penembakan yang terjadi pada aktivis HAM Yan Christian Warinussy untuk segera diusut.
PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.
Komnas HAM mendukung Langkah kejaksaan yang melakukan banding atas putusan bebas Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin dalam kasus kerangkeng manusia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved