Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Lewat regulasi ini, pemerintah menyederhanakan urusan berusaha, termasuk aspek regulasi dan birokrasi. Pemerintah yakin langkah ini dapat meningkatkan arus investasi di Tanah Air.
Polda Metro Jaya mengingatkan kelompok demonstran untuk memantau anggotanya saat beraksi. Sehingga, tidak disusupi kelompok anti-kemapanan yang ingin berbuat anarki.
"Solusi badan hukum Bumdes sudah muncul di dalam UU Cipta Kerja dipasal 117," ujar Abdul dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (12/10).
Upaya itu tidak lepas dari dampak pandemi covid-19 yang menekan sektor perekonomian nasional. Serta, mengakibatkan penerimaan perpajakan menyusut.
Pemerintah tidak meniadakan ketentuan membayar pajak kepada Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Undang Undang Cipta Kerja.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan potensi kemunculan klaster demonstrasi bila protokol kesehatan saat berunjuk rasa tidak dijalankan.
Ratusan buruh telah memadati jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat yang mengarah ke Istana Negara untuk menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Hengky Primana selaku Koordinator Pusat BEM Nusantara menekankan BEM Nusantara tidak menolak secara keseluruhan, tapi ada beberapa poin dari omnimbus law yang harus direvisi lagi.
"Daripada saya terus menjadi berbeda (pandangan) di dalam, lebih baik saya pergi."
Kemudahan investasi membuat lapangan kerja tersedia.
Selain itu, satu mobil Polantas rusak parah karena dihancurkan mahasiswa saat demo yang berujung aksi anarkis tersebut.
"Pengalihan arus ini dilakukan secara situasional, tergantung situasi dan kondisi di lapangan nantinya."
Unjuk rasa itu akan dilakukan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (13/10).
“Jadi jangan anggap tidak ada solusi, lalu panik, demo anarkis, saling caci maki. Kita kawal UU Cipta Kerja dengan komunikasi terbuka dan cendikia agar sesuai dengan harapan kita bersama."
Halte Bundaran HI, yang merupakan salah satu dari tiga halte dengan kerusakan berat, sudah bisa digunakan mulai hari ini, Senin (12/10).
Presiden diyakini akan langsung meneken UU Cipta Kerja yang bakal diserahkan DPR, hari ini, setelah disahkan seminggu lalu.
"Iya besok akan diserahkan ke presiden," ungkap Wakil Ketua Baleg dari Fraksi NasDem Willy Aditya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/10).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tetap menjamin hak setiap pekerja alih daya/outsourcing.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud terbitkan Surat Imbauan Pembelajaran Secara Daring dan Sosialisasi UU Cipta Kerja untuk pimpinan perguruan tinggi.
BEMNus menyatakan tidak menolak UU Cipta Kerja secara keseluruhan. Hanya ada beberapa poin yang harus direvisi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved