Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan potensi kemunculan klaster demonstrasi bila protokol kesehatan saat berunjuk rasa tidak dijalankan.
"Arahan presiden, kita perlu ingatkan kepada masyarakat bahwa sekarang masih dalam situasi pandemi sehingga kegiatan unjuk rasa jangan sampai membawa klaster baru. Dalam situasi covid kita harus tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sekali lagi, unjuk rasa jangan menjadi klaster baru," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas, Senin (12/10).
Sebelumnya, pemerintah telah merujuk para peserta unjuk rasa dari berbagai daerah yang diperiksa dan menunjukkan hasil rapid test reaktif.
"Mereka sudah ditangani oleh tim satgas penanganan covid-19 di daerah masing-masing," tuturnya.
Baca juga: PA 212 Demo, PBNU Ajak Masyarakat Gugat UU Cipta Kerja ke MK
Adapun, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo juga menyampaikan keprihatinan terhadap potensi merebaknya klaster demonstrasi.
Doni mengaku kecewa melihat aksi massa yang tidak mengindahkan protokol kesehatan saat menyuarakan aspirasi mereka.
"Ini akan berbahaya jika penularan terjadi saat unjuk rasa. Kemudian mereka menulari anggota keluarga di rumah. Akhirnya memunculkan klaster baru lagi di lingkungan keluarga," ucap Doni.(OL-4)
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menyelenggarakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM)
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, mengomentari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini menghantui industri tekstil.
AKIBAT merugi, pabrik sepatu bata di Purwakarta, Jawa Barat, akhirnya menyatakan tutup. Dampak penutupan tersebut, sejumlah karyawan mengadu dan meminta bantuan kepada LBH SPSI
Adanya UU Cipta Kerja menyederhanakan regulasi dan perizinan yang ditujukan untuk meningkatkan iklim usaha dan daya saing.
Penyusunan Perda RTRW Provinsi Banten dilaksanakan melalui beberapa tahapan dengan mekanisme penetapan sesuai ketentuan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Kemudahan perijinan usaha diharapkan naikkan tingkat pendapatan perkapita Indonesia di 2045
KSPI sesalkan putusan MK soal UU Ciptaker
Penerbitan Perppu Cipta Kerja oleh Presiden adalah langkah penting untuk mencegah kekosongan dalam konstitusi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.
Perusahaan diwajibkan membayar uang kompensasi kepada karyawan yang masa kontraknya berakhir. Ketentuan ini tidak ada dalam peraturan ketenagakerjaan sebelumnya.
Kita pikirkan warga kita yang belum kerja itu-kan banyak jumlahnya ada puluhan juta, tetapi untuk mendapatkan pekerjaan harus ada pengusaha masuk ada kepastian hukum, kemudahan investasi
"Di sisi lain, mereka juga kadang naif. Banyak kepentingan memanfaatkan ketulusan perjuangannya. Narasinya mirip kayak lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didanai asing,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved