Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi telah menyampaikan permohonan sebagai penyelenggara bursa karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
INDONESIA Climate Exchange (ICX) mengundang pelaku usaha untuk terlibat bersama dalam penyelenggara bursa karbon di Tanah Air. ICX telah menyatakan siap menjadi penyelenggara bursa karbon.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan Bursa Efek Indonesia (BEI) berpeluang menjadi penyelenggara bursa karbon.
PHE juga melakukan optimalisasi pengoperasian gas fuel yang dilakukan secara bertahap setiap tahun dan low carbon fuel switching melalui penggunaan biosolar B30.
Potensi Asia Tenggara sungguh melimpah dalam menghadapi perubahan iklim melalui solusi berbasis alam
BURSA Efek Indonesia (BEI) mempelajari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 14 tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon telah diteken, Kamis (3/8) oleh Kemenkumham.
KEPALA Bappebti Kemendag Didid Noordiatmoko mengakui bahwa pihakny a telah menunda untuk meluncurkan bursa CPO pada bulan Juni 2023.
"OJK telah menerbitkan POJK 14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon yang mengatur persyaratan, perizinan, serta tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon."
Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan rencana penerapan bursa karbon atau carbon exchange di Indonesia akan dimulai pada September 2023 mendatang.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan Menteri LHK Siti Nurbaya dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Selasa (18/7).
DIREKTUR Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman menjelaskan BEI sampai hari ini belum menerima mandat sebagai pelaksana bursa karbon.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum dapat memastikan kapan kebijakan pajak karbon tuntas. Meski telah tertunda beberapa kali.
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, aturan main dalam bursa karbon sudah semestinya berbeda dengan bursa efek.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved