Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Kaman berharap, kantor baru tersebut turut memberikan semangat bagi jajaran Universal BPR dalam memberikan pelayanan bagi nasabah dan membentuk semangat gotong-royong bersama
Nasabah dapat memilih area pendistribusian sembako dan bisa terlibat langsung dalam aktivitas penyaluran sembako.
Teten menegaskan, pemerintah ingin penyaluran anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun, dari total anggaran PEN Rp695, 2 triliun, bisa dilakukan secepatnya.
Kondisi perbankan, terutama Bank Perkreditan Rakyat relatif stabil, sehingga diharapkan bisa membantu UMKM Indonesia di tengah pandemi.
Wakil Ketua umum Perbarindo Tedy Alamsyah mengatakan, pihaknya menggencarkan proses digitalisasi layanan BPR-BPRS agar terus bisa menjangkau nasabah selama pandemi Covid-19.
Pencapaian itu didapat lewat pelatihan leadership yang bertajuk Knowing Every Potential Opportunity (KEPO) yang diikuti oleh 759 entitas bisnis dan 834 peserta
Glaran kompetisi itu merupakan bagian dari edukasi yang dilakukan Perbarindo agar masyarakat semakin menaruh perhatian pada keberadaan BPR-BPRS nasional.
Cara investasi yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih menjadi primadona para nasabah bank untuk menempatkan dananya.
Dampak pandemi itu pada BPR-BPRS diantaranya, turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran dan meningkatnya penarikan dana simpanan
Menurut Dian, kerja sama penyaluran kredit UMKM senilai Rp100 miliar ini mendapatkan sambutan yang positif dari pihak perbankan maupun masyarakat.
Penggeledahan dilakukan dalam perkara tindak pidana korupsi suap terkait pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2019
Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan domestik, BPR masih mampu menjalankan penyaluran kredit.
Sebelumnya, 80% BPR berada di Jawa dan Bali namun karena muncul kebijakan otoritas maka meluas di luar Jawa dan Bali
BPR harus bisa mengimbangi pelayanan dengan perkembangan teknologi supaya tidak kalah saing
Diduga ada penyelewengan dalam pengelolaan dana dari masyarakat sehingga membuat Bank mengalami kesulitan keuangan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved