Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani berharap bank Prekreditasn Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR/BPRS) menjadi salah satu garda terdepan dalam melayani kebutuhan perekonomian masyarakat. Hal tersebut diungkapkannya dalam rangka momen perayaan Hari BPR-BPRS Nasional yang kelima kalinya, yang jatuh pada 21 Mei 2021.
Dalam dua tahun terakhir ini, sejak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, perekonomian Indonesia mengalami ujian yang cukup berat. Untuk itulah Sri Mulyani mengajak BPR-BPRS di Indonesia untuk lebih profesional agar mampu menghadapi tantangan Covid-19.
“BPR dan BPRS harus terus dikelola secara profesional dan kompetitif seiring dengan tantangan Covid-19 yang mempengaruhi perekonomian Indonesia,” ujar Sri Mulyani.
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulayani juga mengucapkan selamat Hari BPR-BPRS Nasional. “Selamat dan sukses untuk BPR dan BPR Syariah, bank sahabat anak negeri,” ucapnya.
Baca juga : Nasabah Bank BUMN Tidak Lagi Gratis Tarik Tunai di ATM Link
Mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19, maka Hari BPR-BPRS Nasional kali ini tetap dirayakan secara kreatif. Misalnya dengan membuat konten kreatif untuk meramaikan jagat media sosial. Hal ini juga yang dilakukan pada tahun lalu oleh insan BPR-BPRS di seluruh Indonesia. Intinya adalah tidak mengurangi substansi dan semangat Hari BPR-BPRS Nasional itu sendiri.
Pada Hari BPR-BPRS kali ini pula ada harapan yang sama dari semua pihak untuk mendorong BPR-BPRS menjadi lembaga perbankan yang profesional, kompetitif, dan terus memberdayakan UMKM Nasional.
“Semoga momen Hari BPR-BPRS terus memberikan kita spirit untuk terus berjuang menghadapi situasi pandemi. Tentunya dengan menjaga kebersamaan, kekompakan, dan bersatu-padu dalam mengawal industri BPR-BPRS melewati masa pandemi Covid-19,” terang Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto.
Joko berharap agar industri BPR-BPRS terus berdedikasi sebagai garda terdepan dalam melayani pelaku UMKM di seluruh Indonesia. (RO/OL-7)
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
MENGAWALI perjalanan sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR), KoinWorks Bank bertransformasi menjadi bank digital (BPR) di Indonesia yang semakin mudah diakses pengguna
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sudah terakumulasi di DepositoBPR by Komunal, yang mencapai Rp8 triliun.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Masyarakat harus dapat melakukan Investasi Cerdas di Era 4.0.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved