Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Budi mengatakan, pemerintah saat ini fokus melindungi masyarakat tak mampu melalui skema bantalan sosial serta perlindungan sosial lainnya.
Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9)
POLRES Kudus, Jawa Tengah mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang dilakukan oleh oknum ASN di Pemerintah Kabupaten Kudus.
Dengan masyarakat beralih ke motor listrik. Maka beban subsidi BBM yang kini sudah di angka Rp 502 triliun dialihkan untuk anggaran yang lain.
Tarif itu naik sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000. Sebelumnya untuk jarak dekat Rp3.000 dan jarak jauh atau sampai dengan tuhuan (sesuai trayek) Rp3.500.
Petugas Kepolisian kemudian mendata dan memintai keterangan empat orang yang belum diketahui asalnya tersebut.
Seusai kebijakan penaikan BBM bersubsidi, memang diperlukan kebijakan untuk meminimalir dampak kenaikan tersebut. Salah satunya adalah menjaga ketersediaan stok pangan di masyarakat.
Pemerintah Kota Tangerang juga segera mendistribusikan bibit tanaman seperti cabai dan juga tomat untuk ditanam di lahan Kelompok Wanita Tani (KWT) maupun di rumah.
Anggota Fraksi PKS DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) justru semakin menekan ekonomi masyarakat kecil.
POLDA Jabar mempersiapkan personel untuk pengamanan aksi demo pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9).
Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bakal mengerek tingkat inflasi ke level 6,6% hingga 6,8% hingga akhir tahun 2022.
ndonesia terbilang mampu mengatasi tekanan ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan kedua sebesar 5,44%.
Adapun kasus lainnya yang menarik perhatian adalah penyelewengan yang dilakukan oleh ASN di Pekalongan. ASN tersebut bolak balik mengisi penuh tangki mobilnya solar.
Presiden telah menggelontorkan tambahan anggaran bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai pengalihan beban biaya subsidi BBM
Meski dapat BLT, kata Normah, pemberian batuan itu tidak sebanding dengan kenaikan harga lain akibat kenaikan BBM.
DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Privinsi Jawa Barat (Jabar) menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Kedepan, selain mengatur subsidi agar tepat sasaran, pemerintah harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
EKONOM senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai subsidi BBM akan lebih tepat diberikan kepada orang yang membutuhkan, daripada kepada barang.
Hal ini guna mengantisipasi potensi kerawanan serta mencegah pelanggaran maupun penyalahgunaan BBM subsidi
Yoga menegaskan perlu mekanisme khusus agar subsidi tepat sasaran dan tepat waktu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved