Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Presiden Jokowi menyebut bahwa keputusan untuk membangun MRT bukan menjadi keputusan ekonomi, melainkan keputusan politik.
Pemerintah meyakini defisit anggaran akan berada di bawah 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
PEMERINTAH mengalokasikan dana sebesar Rp25,7 triliun untuk menggaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2023.
Dirut PT KAI Didiek Hartantyo menyatakan pihaknya akan menanggung beban utang dari pembengkakan biaya proyek kereta cepa
ANGGOTA Komisi XI DPR Anis Byarwati mengingatkan pemerintah soal dampak proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB). Proyek itu membuat Indonesia berutang untuk jangka panjang.
Tidak hanya membuat Indonesia terjerat utang, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung disebut menimbulkan efek domino bagi Indonesia.
ANGGOTA Komisi XI DPR Anis Byarwati mengkritik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB). Proyek itu melahirkan utang yang disebut bukan kaleng-kaleng.
Modernisasi alutsista memang sangat diperlukan namun itu juga perlu memperhatikan kondisi APBN.
Hingga saat ini ini, realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sedangkan APBD 56 persen.
Setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat.
KOMPONEN pendapatan dan belanja dalam suatu APBN telah umum diketahui dan cukup familiar bagi masyarakat.
"Kita bisa surplus penerimaan pajak Rp100 triliun dari target. Selain karena kondisi ekonomi yang baik, sebagian juga berasal dari kenaikan harga komoditas tahun lalu.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sudah selesai. Maka, seharusnya menjadi tanggung jawab badan usaha, bukan beban APBN.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai proyek kereta cepat seperti tidak memiliki perencanaan yang matang dan berujung membebani APBN
Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berbahan torium di Pulau Gelasa, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung akan dibangun tanpa bantuan APBN.
RUU APBN 2024 yang disetujui dan disahkan menjadi UU tersebut sebelumnya telah dibahas Badan Anggaran DPR dan pemerintah melalui panita-panitia kerja.
APBN adalah untuk kemaslahatan umum.
Menjadikan APBN sebagai jaminan proyek akan memunculkan risiko besar dan memengaruhi perekonomian. Itu juga dinilai bakal merusak reputasi dan peringkat utang Indonesia di level global.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bakal menghabiskan dana negara senilai Rp70,6 triliun.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved