Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ekonom senior Faisal Basri mempertanyakan alokasi belanja lain-lain yang cukup besar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diusulkan pemerintah. Usulan dana untuk belanja lain-lain di tahun depan mencapai Rp631,8 triliun, atau 23,5% dari total belanja APBN.
"Pengeluaran lain-lain itu sudah ciri khas era Jokowi, bukan hanya rancangan. Karena realisasinya begitu, kelihatan selama 10 tahun," ujar Faisal dalam diskusi bertajuk Reviu RAPBN 2025: Ngegas Utang yang disaksikan secara daring, Rabu (21/8).
Dari catatannya, alokasi belanja lain-lain setiap tahun cenderung meningkat. Tercatat pada 2021, alokasi belanja lain-lain sebesar 4,0% dari total belanja APBN, lalu naik menjadi 17,7% di 2022. Kemudian pada 2023 alokasi belanja lain-lain tercatat turun menjadi 10% dari total belanja APBN. Namun kembali naik di 2024 menjadi 13,9%.
Baca juga : DPR ke Pemerintahan Baru: Pertumbuhan Ekonomi harus Berkualitas
Faisal menduga belanja lain-lain itu digunakan untuk membayar utang maupun beban utang pemerintah. Pasalnya, pengambil kebijakan tidak pernah mengungkap tujuan dan penggunaan dana dari pos belanja lain-lain tersebut.
"Jadi memang disembunyikan, seolah-olah subsidi mengecil, APBN makin sehat. Dimasukkan ke lain-lain itu supaya fleksibel. Padahal nyatanya ini tidak sehat. Ini akuntabilitas terganggu," jelasnya.
Di kesempatan yang sama, ekonom Awalil Rizky mengatakan, belanja lain-lain dan belanja pembayaran bunga utang menjadi bagian dari belanja pemerintah pusat yang mendapatkan alokasi tinggi pada RAPBN 2025. Belanja pembayaran bunga utang tercatat dialokasikan sebesar Rp552,8 triliun.
"Jenis belanja pemerintah pusat terbesar adalah belanja lain-lain dan pembayaran bunga utang. RAPBN 2025 melanjutkan tren besarnya kedua jenis itu," kata dia.
Adapun merujuk dari Buku II Nota Keuangan pemerintah, alokasi belanja lain-lain dalam RAPBN 2025 menjadi yang paling besar. Pada 2020, alokasi belanja lain-lain tercatat Rp120,0 triliun; Rp79,7 triliun di 2021; Rp404,3 triliun di 2022; Rp225,0 triliun di 2023; dan Rp335,4 triliun di 2024. (Z-11)
Ekonom Indef menilai optimisme pemerintah soal fiskal perlu diimbangi konsolidasi konkret agar APBN tetap kuat menghadapi tekanan global jangka panjang.
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden menegaskan, besarnya nilai aset yang berhasil diselamatkan itu berpotensi memberikan dampak besar bagi pembangunan nasional.
Ibas juga menyoroti perlunya keseimbangan antara menjaga kesehatan postur APBN dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial.
DPR mempertanyakan kekuatan APBN menghadapi lonjakan harga minyak dunia. Dolfie menyebut potensi tambahan subsidi bisa mencapai Rp204 triliun.
Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet ingatkan risiko APBN jika subsidi BBM bengkak. Pemerintah siapkan SAL Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal hingga 2026.
Didin S Damanhuri Guru Besar FEM IPB dan Paramadina
LANGIT kelabu pada 1998 menjadi saksi bisu runtuhnya tatanan ekonomi Indonesia.
Di saat banyak pemikir yang tak berani berusara, Faisal Basri kerap lantang menyuarakan bobroknya pemerintahan Soeharto kala itu
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengaku sangat kehilangan dengan kepergian Faisal Basri. Bagi JK, Faisal merupakan ekonom yang begitu pintar dan berani.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku ingat momen pertemuan terakhirnya dengan Faisal Basri. Itu terjadi pada 2021, setelah Indonesia menghadapi gelombang pertama pandemi covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan rasa duka dan kehilangan atas meninggalnya Faisal Basri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved