Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
"Ini akan dibahas Banggar. Dalam KEM-PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) sudah disepakati bahwa pelaksanaan belanja lain-lain akan mengikuti mekanisme hak budget DPR RI," ujar Anggota Banngar DPR Dolfie O.F.P saat dihubungi, Rabu (21/8).
Dia yang merupakan Wakil Ketua Komisi XI DPR itu juga memastikan akan meminta penjelasan rinci kepada pemerintah mengenai bertambahnya besaran alokasi belanja lain-lain untuk tahun depan.
Penjelasan itu juga akan diikuti dengan tujuan penggunaan secara jelas sebelum akhirnya akan ada kesepakatan mengenai besaran pasti pada alokasi belanja tersebut. "Mengenai peruntukan dari belanja lain-lain, nanti akan dijelaskan pemerintah dalam rapat," kata Dolfie.
Baca juga : APBN 2025 Dibahas, DPR Tekankan Transparansi dan Prioritas untuk Kesejahteraan Rakyat
Diketahui, dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2025, pemerintah mengusulkan alokasi dana sebesar Rp631,8 triliun untuk belanja lain-lain. Namun dalam dokumen tersebut tak dijelaskan lebih rinci mengenai tujuan dan penggunaanya.
Nilai belanja lain-lain yang diusulkan tahun depan itu juga meningkat signifikan. Pada 2020, alokasi belanja lain-lain tercatat Rp120,0 triliun; Rp79,7 triliun di 2021; Rp404,3 triliun di 2022; Rp225,0 triliun di 2023; dan Rp335,4 triliun di 2024.
Secara persentase, belanja lain-lain yang diusulkan pemerintah mencapai 23,5% dari total usulan alokasi belanja pemerintah pusat yang sebesar Rp2.693,2 triliun. (N-2)
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved