Berita Terbaru Amnesty International Indonesia Hari Ini

Menteri HAM Natalius Pigai Jawab Kritik Amnesty International soal Era Prabowo

Menteri HAM Natalius Pigai tegaskan kebijakan era Presiden Prabowo tidak memperburuk HAM, justru perkuat posisi Indonesia di Dewan HAM PBB.

Amnesty International Rangkum Perjalanan Pemerintah Sepanjang 2025, Ini Kesimpulannya

Usman mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 hingga awal 2026, para pembela Hak Asasi Manusia (HAM), jurnalis, dan aktivis harus menghadapi ancaman.

Narasi 'Antek Asing' Dinilai untuk Bungkam Suara Kritis

Usman menilai tudingan Presiden Prabowo tersebut merupakan sebuah pola yang sistematis. 

Amnesty International Indonesia Prediksi Adanya Tanda Bahaya bagi HAM

Salah satu kasus yang menjadi perhatian utama adalah penanganan perkara penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.

Penanganan Kasus Terkesan Lambat, Usman Hamid Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Andrie Yunus

Untuk menjamin objektivitas, Usman mendesak Presiden melibatkan masyarakat sipil dan tokoh berintegritas dalam TPF.

Pengamat: Keterlibatan Militer Tangani Terorisme Bukan Pilihan Utama

Persoalan terorisme merupakan kejahatan sipil yang harus ditangani polisi yang tunduk pada hukum sipil.

Amnesty International: Kekerasan di Tual Cermin Institusi Polri, bukan Sekadar Oknum

Insiden brimob aniaya pelajar di Tual, Maluku adalah cerminan dari masalah sistemik di dalam tubuh institusi Polri.

Usman Hamid: Kekerasan di Tual Cerminkan Masalah Sistemik di Tubuh Polri

Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.

Kekerasan oleh Oknum Polisi Jalan Terus, Reformasi Polri Mandek

Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.

Amnesty: Kasus Siswa Bunuh Diri di NTT Tamparan Keras bagi Negara

SEORANG murid Sekolah Dasar di Nusa Tenggara Timur (NTT) berinisial YBS yang bunuh diri karena diduga tak mampu membeli buku tulis dan pena dinilai sebagai bukti nyata kegagalan negara.

Amnesty International Sebut RUU Penanggulangan Disinformasi Berpotensi Bungkam Kritik

Regulasi serupa di berbagai negara kerap disalahgunakan untuk membatasi kebebasan sipil.

Laras Divonis Bersalah tanpa Penjara, Pukulan Telak Kebebasan Berekspresi

AMNESTY International Indonesia menilai vonis bersalah Laras Faizati dalam perkara penghasutan terkait demonstrasi Agustus 2025  bentuk kriminalisasi kebebasan berekspresi

Amnesty Kritik Kehadiran TNI di Sidang Nadiem: Intimidatif, Langgar Independensi Peradilan

Kehadiran personel TNI berseragam tempur dalam sidang Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Nadiem Makarim menuai kritik Amnesty International Indonesia.

Tentara di Sidang Nadiem Makarim, Amnesty International Indonesia : TNI bukan Satpam Jaksa,

DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan

Amnesty: Penyempurnaan Komando Operasi Berpotensi Perparah Konflik Papua

Amnesty International Indonesia mengkritik rencana penyempurnaan komando operasi di Papua yang dinilai akan memperparah konflik dan pelanggaran HAM

Polisi Didesak Bebaskan Dua Aktivis di Semarang

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa tindakan aparat tersebut memperlihatkan bahwa reformasi kepolisian yang dijanjikan tidak berjalan.

Presiden Prabowo Didesak Terbitkan Perpu Batalkan Pengesahan KUHAP yang tidak Partisipatif

KOALISI Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menerbitkan Perpu guna membatalkan pengesahan KUHAP yang dinilai minim partisipasi publik dan mengancam kebebasan sipil.

KUHAP Baru Berpotensi Timbulkan Kekacauan

Substansi KUHAP baru sarat dengan pasal-pasal bermasalah yang memperlebar ruang penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum.

Revisi KUHAP Langkah Mundur Perlindungan HAM

Amnesty International Indonesia menilai revisi KUHAP sebagai langkah mundur yang mempersempit perlindungan HAMm

Amnesty Indonesia Desak DPR Batalkan Pengesahan KUHAP

AMNESTY International Indonesia memperingatkan bahwa revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang baru saja disahkan DPR merupakan ancaman serius terhadap HAM.

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia