Berita Terbaru Uu Bumn Hari Ini

Evaluasi Rangkap Jabatan ASN sebagai Komisaris

PENGESAHAN Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara pada 6 Oktober silam masih menjadi diskusi hangat.

MK Minta Pemerintah Segera Publikasi Naskah Resmi UU BUMN Terbaru Sebagai Bentuk Transparansi

Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Omar Sharif Hiariej, yang mewakili pemerintah menyampaikan bahwa seluruh pasal yang diuji telah diubah dalam UU baru tersebut.

MK Minta UU BUMN Baru Segera Dipublikasikan

Pemerintah wajib untuk mengunggah dokumen suatu undang-undang begitu disahkan oleh Presiden. Hal ini, kata dia, berhubungan dengan hak konstitusional warga negara.

Sidang Gugatan UU BUMN, Ahli Sebut tak Ada Urgensi Merevisi dengan Sistem Fast Track

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang gugatan UU BUMN dengan agenda mendengarkan keterangan para ahli.

Sidang Gugatan UU BUMN, Ahli HTN: Proses Revisi Terlalu Cepat Tidak

Menurutnya, pelibatan publik dalam pembahasan undang-undang merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah, karena merupakan hak dari publik.

Beda Nasib RUU Perampasan Aset dan RUU BUMN di DPR, Formappi Sebut Karena Kental Faktor Kepentingan Oligarki

Di sisi lain, DPR bisa bekerja dengan cepat ketika menyangkut kepentingan partai dan oligarki, seperti RUU BUMN dan RUU Minerba.

Asep Wahyuwijaya Tegaskan Pengurus BUMN tidak Kebal Hukum

ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya mengatakan  keberadaan direksi, komisaris dan pengawas BUMN yang ianggap kebal hukum adalah pernyataan berlebihan

UU BUMN Dinilai Bertolak Belakang dengan Tujuan Presiden Terkait Pemberantasan Korupsi

Menurut Feri, hal ini menyalahi aturan sebab dalam UU BUMN secara jelas mengatur bahwa seluruh perusahaan yang tergabung dalam BUMN menggunakan uang negara dalam setiap aktivitasnya.

Johanis Tanak Sebut KPK Bisa Usut Korupsi di BUMN

Dalam beleid baru itu, petinggi dikategorikan sebagai organ BUMN. Sehingga, KPK tetap bisa membuka kasus jika mengendus korupsi di perusahaan pelat merah.

Soal Aturan Anyar BUMN, Johanis Tanak: Tersangka Sebelum UU Berlaku Masih Bisa Diproses

Menurut Tanak, Lembaga Antirasuah masih bisa melakukan penindakan kepada badan hukum jika mengacu pada Pasal 9 huruf G dalam Undang-Undang BUMN.

Direksi BUMN bukan Penyelenggara Negara, Pengamat: Upaya Legalisasi Korupsi

"Saya rasa ini semacam bentuk penyelundupan hukum yang pada akhirnya seolah-olah melegalisasi "tindak pidana korupsi" dalam UU BUMN yang baru ini,"

KPK Pelajari UU BUMN soal Status Direksi bukan Penyelenggara Negara

KPK akan mempelajari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengaitkan tugasnya dalam melakukan penindakan.

Pakar Hukum Sebut Dakwaan Terbatas Pada 2015-2016 Lemahkan Kasus Tom Lembong

PAKAR Hukum Pidana Jamin Ginting menilai kasus dugaan korupsi impor gula dengan tersangka mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menuai tanda tanya.

Cegah Praktik Korupsi, Transparansi Pengelolaan Kekayaan Negara Harus Diperkuat

Uang negara yang dipisahkan dalam konteks UU BUMN baru ini tidak lagi diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak dapat ditindak aparat hukum jika terjadi penyimpangan.

Eksekusi Mati telah Disiapkan

LANGKAH pasti tengah dijalankan Kejaksaan Agung untuk mem persiapkan eksekusi hukuman mati tahap kedua terhadap terpidana mati, utamanya pada bandar narkotika

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia