Berita Terbaru Baleg Dpr Hari Ini

Legislator: RUU Masyarakat Adat Harus Nyata Lindungi, bukan Formalitas

Anggota Baleg DPR RI Siti Aisyah tegaskan RUU Masyarakat Adat harus lindungi eksistensi komunitas adat secara nyata. Simak pendapatnya soal peran Perda dan risiko marginalisasi.

Menakar Arah Revisi UU Pemilu

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

Revisi UU PA: Baleg DPR Setuju MoU Helsinki Jadi Rujukan Otonomi Khusus Aceh

Berdasarkan dokumen pembahasan, MoU Helsinki diusulkan masuk dalam konsideran 'Menimbang' poin B

Revisi UU PPMI, Pemerintah Diminta Mengikuti Putusan MK

Nilai deposito P3MI sebesar Rp1.500.000.000 berupaya diubah melalui revisi UU PPMI.

Baleg DPR Keluarkan RUU Danantara-Kejaksaan dari Prolegnas Prioritas 2026, Digantikan RUU Penyadapan

4 RUU dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2026 yakni RUU Danantara, RUU Kejaksaan, RUU Patriot Bond atau Surat Berharga, dan RUU Perindustrian.

Baleg DPR RI Serap Aspirasi Warga Papua Barat Daya Terkait RUU BPIP

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Baleg DPR RI di Sorong, untuk mendengar langsung pandangan daerah terhadap RUU BPIP.

Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya

DPR RI resmi menetapkan RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana ke dalam Prolegnas Prioritas 2025–2026. 

Draf RUU Perampasan Aset tak Disusun dari Nol

Badan Keahlian DPR disebut sudah mulai menyusun naskah akademik dan materi RUU Perampasan Aset. Selanjutnya hasil kajian Badan Keahlian akan dipaparkan kepada Baleg.

Baleg: RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Paripurna

Dia mengatakan bahwa sejauh ini RUU tersebut masih bersifat usulan untuk masuk ke prioritas, dan penetapan RUU tersebut sebagai usulan bakal dilakukan pada Rabu (17/9).

RUU Perampasan Aset Diusulkan Dibahas di Komisi III DPR

Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Iman Syukri, mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dibahas di Komisi III DPR.

Segera Bahas RUU Perampasan Aset, Baleg Sebut akan Libatkan Masyarakat

WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan mengatakan pihaknya segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset.

Baleg DPR Sepakati Revisi UU Haji dan Umrah, BP Haji Setingkat Kementerian

Salah satu poin penting dalam draf harmonisasi revisi UU Haji ini adalah pengaturan kelembagaan Badan Penyelenggara (BP) Haji sebagai lembaga pemerintah setingkat menteri

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU PPRT Rampung Agustus 2025

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan diselesaikan paling lambat pada Agustus 2025

Baleg DPR Tunggu Sinyal Presiden Prabowo untuk Bahas RUU Perampasan Aset

Bob mengatakan muatan materi di RUU Perampasan Aset perlu pemutakhiran. Dia mengingatkan agar muatannya tidak bertabrakan dengan undang-undang (UU) yang ada.

Baleg DPR Pastikan Pembahasan RUU PPRT Selesai di 2025

BADAN Legislasi (Baleg) DPR memastikan akan menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Beleid itu ditargetkan disahkan 2025.

Usulan Pengangkatan/Pemberhentian ASN oleh Presiden, DPR Ingatkan Sentralisasi Berlebihan

Dalam proses Rancangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat usulan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN langsung di bawah presiden.

Baleg DPR: Ketentuan Koperasi Kelola Minerba Diatur UU

Pengelolaan Minerba oleh Koperasi sudah diatur jauh sebelum disahkannya UU Minerba baru.

Legislator Sebut Regulasi Perkoperasian Perlu Kearifan

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Habib Syarif Muhammad, memberikan tanggapan atas adanya pasal-pasal pidana dalam RUU Perkoperasian.

Baleg DPR: Revisi UU Minerba Perhatikan Prinsip Keadilan

Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Firnando Hadityo Ganinduto mengatakan revisi UU Minerba ini mengedepankan prinsip keadilan dapat kami hadirkan bagi semuanya

Tanggapi Revisi Tatib, Ketua Baleg Sebut DPR tak Punya Hak Copot Pejabat

Revisi Tatib dikritik karena membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi. Ia menjelaskan DPR tidak memiliki hak untuk mencopot pejabat yang menjalani fit and proper test di DPR. 

Mempersiapkan Industri Perfilman Indonesia Berkelanjutan, Belajar dari Korea Selatan

Vokasi Arus Utama Daya Saing Bangsa

Masyarakat AS Membuka Aib Bangsa Mereka

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia