Minimnya Transparansi Pemerintah dalam Kebijakan Pertahanan dan Luar Negeri Disorot

ANGGOTA Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pemerintah kurang transparan dalam menyampaikan kebijakan strategis di bidang pertahanan dan politik luar negeri. Minimnya keterbukaan tersebut, menurutnya, membuat DPR kesulitan menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kedaulatan negara.

Hasanuddin mencontohkan kabar mengenai permintaan militer Amerika Serikat untuk mendapatkan akses bebas terhadap ruang udara Indonesia. Ia mengaku hingga kini DPR belum memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah terkait isu tersebut.

“Masalahnya, sampai sekarang pemerintah belum menjelaskan secara transparan kepada DPR; kami hanya dapat informasi dari seminar atau media sosial yang bahkan bisa jadi itu hoaks,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (18/4).

Baca juga : DPR Resmi Tetapkan I Wayan Sudirta Jadi Wakil Ketua MKD

Ia menegaskan bahwa isu yang menyangkut kedaulatan, seperti pemberian akses wilayah udara, seharusnya tidak diputuskan sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR. Menurutnya, DPR memiliki kewenangan konstitusional dalam menyetujui perjanjian internasional yang berkaitan dengan pertahanan negara.

“Karena ini menyangkut kedaulatan, maka ini hak kita untuk bicara,” tegasnya.

Selain itu, Hasanuddin juga menyoroti arah politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terkesan berpihak pada salah satu negara dalam konflik internasional, melainkan mampu memanfaatkan situasi secara strategis untuk kepentingan nasional.

Baca juga : Kasus Prada Lucky, Legislator Minta Jangan Alih-alih Pembinaan Tapi Kebablasan

“Kita jangan berkesan pro ke salah satu negara, tetapi justru memanfaatkan situasi perselisihan mereka, baik memanfaatkan Iran maupun Amerika,” kata dia.

Ia turut mengkritik upaya penegakan keamanan global melalui keanggotaan Board of Peace (BOP) yang dinilainya tidak inklusif. Hasanuddin menilai langkah tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan internasional jika tidak melibatkan semua pihak, termasuk Palestina.

“Kalau katanya ingin menegakkan keamanan tapi Palestina tidak dilibatkan dan hanya sepihak ke Israel, bagaimana bisa adil? Ini melanggar prinsip dasar Dewan Keamanan PBB,” ujarnya.

Lebih lanjut, politikus PDI-P itu mengingatkan pentingnya kecermatan dalam membaca situasi geopolitik. Ia menilai kesalahan dalam analisis intelijen dapat berdampak panjang terhadap kebijakan negara. “Sekali kita salah langkah, salah prediksi, atau salah dalam pengolahan intelijen oleh TNI, maka langkah selanjutnya akan terus salah,” ucapnya.

Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa komunikasi antara Komisi I DPR dengan pemerintah berjalan tidak optimal. Ia menyoroti minimnya kehadiran Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri dalam rapat-rapat bersama DPR.

“Jujur saja, kami di Komisi I merasa tertutup untuk diskusi. Menhan hampir tidak pernah datang, Menteri Luar Negeri juga tidak. Kalaupun Menhan datang, biasanya diwakilkan,” kata Hasanuddin dalam seminar peringatan Konferensi Asia-Afrika, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pembahasan isu-isu strategis menjadi kurang mendalam. Ia pun mengaku ingin berdiskusi langsung dengan para menteri terkait untuk menguji implementasi kebijakan di lapangan.

“Menurut saya itu kurang mantap. Saya ingin berbicara langsung, head-to-head dengan mereka untuk menguji pengalaman dan aplikasi di lapangan demi kebaikan negara. Tapi kalau kesempatannya tidak ada, ya sudah, wassalam,” pungkasnya. (Dev/P-3)