Prabowo Beri Bahlil Waktu Sepekan Evaluasi IUP Bermasalah

PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan instruksi keras kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang beroperasi di kawasan hutan lindung. Presiden menegaskan tidak akan menoleransi pelanggaran aturan yang merugikan kepentingan nasional.

“Jadi, ini ada sekian ratus. Menteri ESDM segera evaluasi! Kalau tak jelas, cabut semua itu! Kita sudah tak ada waktu untuk terlalu kasihan, tak ada kasihan sekarang. Kita hanya membela kepentingan nasional dan kepentingan rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam taklimat Rapat Kerja Pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

Ketegasan Presiden terlihat saat ia menetapkan tenggat waktu pelaporan. Awalnya, Menteri Bahlil meminta waktu dua pekan untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Namun, permintaan tersebut langsung ditolak oleh Kepala Negara.

“Dua minggu? Enak aja dua minggu. Satu minggu, kita cabut semua IUP itu,” ujar Presiden Prabowo yang menekankan urgensi penertiban izin tambang tersebut.

Presiden menekankan bahwa pemerintahannya fokus pada kepentingan rakyat dan tidak akan mengakomodasi kepentingan kelompok, kawan, maupun keluarga dalam urusan perizinan sumber daya alam.

Rapat Kerjadi Istana

Taklimat Presiden ini disampaikan secara langsung kepada sekitar 800 birokrat, mulai dari jajaran menteri hingga pejabat eselon I. Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB ini berlangsung di halaman tengah Istana dengan suasana yang sangat serius.

Setelah arahan terbuka dari Presiden selama satu jam, rapat dilanjutkan secara tertutup. Beberapa menteri koordinator dan menteri teknis, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, MenESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, turut memberikan paparan singkat sebelum rapat berakhir pada pukul 18.30 WIB.

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal