Legislator Gerindra: Kebijakan Ekonomi Harus Berpihak pada Rakyat Kecil

ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti menegaskan bahwa di tengah guncangan ekonomi global yang tidak menentu, negara harus tetap setia pada janji konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum. Ia menekankan bahwa kekuasaan dan kebijakan ekonomi harus menjadi alat untuk melindungi rakyat, terutama kelompok masyarakat bawah.

Azis menyebut bahwa dunia saat ini bergerak keras dengan konflik yang memanjang, lonjakan harga energi, hingga gangguan rantai pasok. Namun, ia menilai Indonesia memilih jalan untuk tetap berdiri teguh di atas mandat UUD NRI 1945.

“Kalimat itu menolak netralitas. Ia menolak sikap acuh. Ia menegaskan bahwa negara harus berpihak ketika hidup menjadi berat,” ujar Azis melalui keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Baca juga : Purbaya Sebut Kenaikan BBM Bisa Bebani Rakyat & Perlambat Ekonomi

Azis menyoroti langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mengirimkan pesan terang dalam satu tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah telah berupaya keras agar rakyat tidak menanggung beban paling awal dari tekanan global.

“Pilihan itu terlihat pada kebijakan menjaga harga BBM. Di tengah tekanan global, harga ditahan agar kehidupan sehari-hari tidak runtuh sekaligus. Ongkos perjalanan tetap terjangkau, harga pangan tidak melonjak liar, usaha kecil tidak langsung tumbang. Bagi banyak keluarga, ini bukan kebijakan besar. Ini cara bertahan,” ungkapnya.

Meski demikian, Azis mengingatkan bahwa perlindungan tersebut kerap membuka celah kebocoran, seperti praktik penyelundupan. Ia mendesak negara untuk memperketat pengawasan perbatasan dan penegakan hukum yang tidak ragu. “Karena setiap liter yang bocor bukan sekadar kerugian, ia adalah keadilan yang gagal hadir,” kata Azis.

Baca juga : Usulan JK untuk Naikkan Harga BBM Dapat Tentangan dari Relawan

Selain BBM, Azis juga memberikan perhatian pada kenaikan harga avtur yang berdampak pada biaya penerbangan haji. Ia meminta pemerintah melakukan langkah terukur agar harapan jamaah untuk beribadah tidak terputus.

“Negara tidak boleh membiarkan harapan itu terputus. Langkahnya harus terukur: menahan kenaikan pada sektor yang paling sensitif, memaksa efisiensi pada rantai layanan, bernegosiasi untuk menekan biaya yang bisa dikendalikan, dan membuka ruang subsidi agar beban tidak jatuh sepenuhnya pada jamaah,” jelasnya.

Fungsi BUMN dan Distribusi Kesejahteraan

Terkait peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor strategis, Azis menepis anggapan bahwa negara hanya sekadar mengejar keuntungan. Ia menegaskan bahwa kekuatan negara dalam mengelola sumber daya ditujukan untuk mendistribusikan kembali manfaat tersebut kepada masyarakat.

“Kekuatan itu bukan untuk menumpuk, melainkan untuk menyalurkan. Apa yang dikumpulkan harus kembali—ke subsidi, ke layanan publik, ke perlindungan sosial. Jika berhenti berputar, ia kehilangan makna,” tuturnya.

Azis menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan negara kesejahteraan bukan sekadar angka-angka besar di atas kertas, melainkan pada hal-hal yang dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Indonesia belum selesai. Ia masih berjalan, kadang tersendat, kadang keliru. Tetapi selama satu hal ini dijaga bahwa negara tidak boleh abai maka arah itu tetap ada. Bahwa kesejahteraan bukan milik segelintir. Bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan alat. Bahwa ekonomi bukan sekadar akumulasi, tetapi distribusi harapan,” pungkasnya. (H-2)