Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI tengah menanti pengajuan nama dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai NasDem untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan Komisi III DPR RI. Kekosongan tersebut terjadi akibat pergeseran jabatan dan dinamika internal di kedua fraksi tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat resmi terkait pergantian personel di jajaran pimpinan komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan tersebut.
"Terkait dengan pergantian pimpinan Komisi III, DPR tentu menunggu surat dari Fraksi Golkar terkait siapa yang dikirim namanya untuk menggantikan Ibu Sari," ujar Saan saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1).
Implikasi Pergeseran Jabatan
Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sari naik mengisi kursi pimpinan DPR menggantikan Adies Kadir yang baru saja disetujui dalam Rapat Paripurna sebagai calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) usulan DPR.
Di sisi lain, kekosongan jabatan Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi NasDem terjadi setelah Rusdi Masse mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Saan meyakini setiap fraksi tengah melakukan proses internal secara cermat sebelum menyodorkan figur pengganti.
"Ya, NasDem juga sedang memproses. Saya yakin setiap partai tengah memproses pergantian pimpinan Komisi III DPR RI," imbuh politikus NasDem tersebut.
Saan menegaskan bahwa pimpinan DPR akan segera menindaklanjuti proses pelantikan segera setelah surat resmi dari masing-masing fraksi diterima.
Langkah ini penting untuk memastikan fungsi pengawasan dan legislasi di Komisi III tetap berjalan optimal di tengah agenda ketatanegaraan yang padat. "Begitu suratnya masuk, akan langsung kami lantik," pungkas Saan. (Faj/P-2)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik.
DPW Partai NasDem Jabar menargetkan posisi tiga besar, baik DPR Provinsi, daerah dan DPR RI.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menegaskan, Pemilu 2029 yang akan datang berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, akan semakin kompetitif dan semakin ketat.
GUNA mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kereta api (KA) lintas selatan direncanakan berhenti di Stasiun Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved