Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai menegaskan komitmen keberlanjutan pembangunan proyek strategis nasional tersebut, meski tidak masuk dalam daftar program prioritas utama pemerintahannya.
Pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai kehadiran Prabowo ke IKN bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah politik yang sarat pesan. Menurutnya, Prabowo ingin memastikan pembangunan IKN tetap berjalan sebagai bagian dari kesinambungan pemerintahan.
"Kunjungan Presiden Prabowo ke IKN mempertegas adanya keberlanjutan pembangunan IKN," ujar Yusak saat dihububgi, Selasa (13/1).
Ia menilai, secara substansi kunjungan tersebut menunjukkan komitmen Prabowo untuk menjaga program yang telah dirintis oleh Presiden sebelumnya. Dalam konteks ini, IKN dipandang sebagai warisan pemerintahan Joko Widodo yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja.
"Kunjungan Presiden ke IKN saya kira bukan sekadar formalitas, tetapi ingin memastikan keberlangsungan program yang menjadi legacy pendahulunya," kata Yusak.
Lebih jauh, Yusak melihat kunjungan tersebut juga memiliki makna politik yang penting, khususnya dalam merawat hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Keberlanjutan pembangunan IKN dinilai menjadi salah satu simbol kesinambungan kepemimpinan nasional.
"Secara politik, kunjungan Presiden ke IKN juga menjadi bagian dari cara Prabowo merawat hubungan dengan Jokowi," ujarnya.
Selain faktor politik, kepastian pembangunan IKN juga dianggap krusial bagi dunia usaha dan investor. Menurut Yusak, kehadiran langsung Prabowo memberikan sinyal bahwa proyek IKN tetap diperhatikan di tengah berbagai keterbatasan fiskal.
"Kunjungan presiden menjadi penting karena investor juga butuh kepastian. Meskipun bukan menjadi program prioritas Prabowo, tetapi IKN tetap penting di mata Presiden," jelasnya.
Yusak menilai, dengan kondisi ruang fiskal yang relatif sempit, pemerintah kemungkinan besar akan mengambil pendekatan realistis dengan melanjutkan pembangunan IKN secara bertahap, bukan menghentikannya secara drastis.
"Di tengah ruang fiskal yang sempit, cara terbaik untuk melanjutkan pembangunan IKN adalah dengan menyelesaikannya secara bertahap," katanya.
Yusak juga menilai, membiarkan IKN mangkrak justru akan menimbulkan persoalan baru bagi Prabowo, baik secara politik maupun dalam relasi antarpemerintahan. Menurutnya, skenario mangkraknya IKN hampir dapat dipastikan tidak akan diambil.
"Saya kira Presiden tidak akan membiarkan IKN mangkrak. Kalau dibiarkan mangkrak total, justru akan menjadi beban politik Prabowo dan berpotensi merusak hubungan baik dengan Jokowi," pungkasnya. (Mir/P-3)
Menjelang peringatan Hari Buruh pada 1 Mei, pemerintah menegaskan posisinya yang berpihak pada pekerja.
Presiden Prabowo meresmikan 13 proyek hilirisasi tahap II senilai Rp116 triliun di Cilacap guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menanggapi pihak-pihak yang skeptis terhadap kondisi Indonesia hingga ingin meninggalkan Tanah Air.
Presiden Prabowo Subianto menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia jadi percontohan dunia karena mampu melayani 60 juta penerima manfaat.
Presiden Prabowo Subianto beri ultimatum keras bagi pejabat & intelektual tak patriotik untuk mundur. Tegaskan visi "Profesor Merah Putih" demi rakyat.
KSPI bersama Partai Buruh mengumumkan hasil pertemuan mereka dengan Presiden Prabowo Subianto terkait peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026.
Ia menjelaskan, gagasan otonomi daerah mulai dirintis pada penghujung masa pemerintahan Soeharto.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan Jusuf Kalla terkait peran politiknya bagi Jokowi. Gibran sebut JK sebagai idola dan mentor
PRESIDEN ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla soal jasanya mengantarkan Jokowi menjadi presiden.
POLEMIK terkait ijazah palsu Jokowi yang merupakan Presiden ke-7 RI dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat meskipun sudah ada jalur hukum
POLDA Metro Jaya menghentikan penyidikan terhadap tiga orang tersangka terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setuju dengan langkah Wakil Presiden ke 10 dan ke 12 Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar yang menuduhnya mendanai Roy Surya dkk soal kasus ijazah palsu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved