Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan setelah bencana banjir dan longsor di Sumatra.
Anggaran tersebut diprioritaskan untuk memperbaiki infrastruktur vital di Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara.
Pria yang akrab disapa Aher ini menegaskan bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan cermin keseriusan negara dalam merespons dampak bencana secara komprehensif.
“Alokasi anggaran tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi di daerah terdampak,” ujar Aher melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (10/1/2026).
Berdasarkan data Kemendagri, total anggaran Rp59,25 triliun tersebut dirinci untuk tiga wilayah utama yang terdampak paling parah, yakni Aceh sebesar Rp33,75 triliun, Sumatra Barat sebesar Rp13,5 triliun, dan Sumatra Utara sebesar Rp12 triliun
Mantan Gubernur Jawa Barat itu menjelaskan dana tersebut akan difokuskan pada perbaikan kerusakan berat, mulai dari sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya.
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI itu mengingatkan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga dalam penggunaan anggaran tahun 2026 ini. Menurutnya, pemulihan pascabencana tidak boleh dilakukan secara sektoral agar setiap rupiah yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran.
“Penting adanya orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid. Negara harus hadir secara nyata di tengah masyarakat. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan ketat, kita optimistis wilayah terdampak dapat bangkit lebih cepat,” katanya. (H-4)
Dirjen Bina Pemdes Kemendagri mempercepat penegasan batas desa melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASPP).
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terus memperkuat peran Satuan Perlindungan Masyarakat.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mengkritik wacana pengenaan denda bagi warga yang KTP elektronik atau e-KTP hilang.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Ia mengharapkan para kepala daerah dari mulai gubernur hingga kepala desa dan kelurahan segera membentuk desa siaga TB.
Apel kesiapsiagaan dan simulasi bencana digelar di Kecamatan Cigalontang lantaran daerah ini masuk pada zona krisis air bersih, longsor, gempa bumi dan banjir
Dokter spesialis anak ingatkan bahaya konsumsi mie instan dan susu kental manis berlebih bagi anak di pengungsian banjir Sumatra. Simak saran gizinya.
Kunjungan kerjanya ke wilayah bencana bukan sebagai komite tetapi sebagai orang yang peduli dengan warga yang terdampak bencana alam
BMKG Samarinda mengeluarkan peringatan dini potensi banjir dan longsor di Kalimantan Timur (Kaltim) periode 11-20 Maret 2026 akibat curah hujan tinggi.
Pemprov Kalsel saat ini sedang menyusun sistem pengelolaan CSR terintegrasi melalui sebuah aplikasi digital
Identifikasi trauma pada anak memerlukan kepekaan khusus karena mereka belum mampu mengomunikasikan perasaan mereka secara verbal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved