Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak aparat penegak hukum (APH) yang terlibat korupsi dijatuhi hukuman maksimal. Hal ini dinilai krusial untuk memberikan efek jera, mengingat peran strategis mereka sebagai garda terdepan keadilan.
Pandangan tersebut muncul menyusul data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat sedikitnya 45 jaksa terlibat kasus korupsi sejak 2006. Boyamin menilai, selama ini vonis terhadap APH masih tergolong lemah dan putusan hakim cenderung ringan.
“Memang sangat disayangkan ketika hukuman kepada APH justru sangat ringan, padahal mereka seharusnya menjadi teladan dan sudah digaji negara untuk menjadi penegak hukum, masa kemudian melanggar hukum,” ujar Boyamin saat dikonfirmasi, Minggu (21/12).
Ia menegaskan, sanksi bagi penegak hukum yang "bermain" dengan perkara seharusnya dilipatgandakan. Boyamin mencontohkan, untuk kasus suap yang memiliki ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara, APH yang terlibat seharusnya divonis minimal 20 tahun.
“Dengan melanggar hukum itu artinya hukuman mereka bukan hanya harus diperberat, tapi kalau perlu ditambah dua kali lipat dari hukuman yang memungkinkan untuk itu,” tegasnya. (Dev/P-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Hukuman maksimal harus diterapkan tanpa kompromi kepada seluruh APH, baik dalam kasus besar maupun hasil operasi tangkap tangan (OTT).
Implementasi KUHAP baru memberikan perlindungan hak asasi yang jauh lebih luas bagi warga negara berstatus tersangka
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai impor pakaian bekas melonjak tajam dari US$44 ribu (8 ton) pada 2021 menjadi US$272 ribu (26,22 ton) pada 2022.
Hingga kini belum ada mekanisme jelas yang memastikan ganti rugi bagi korban dapat disalurkan langsung dari pelaku ke penerima.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved