Pengamat Ingatkan Penanganan Bencana Aceh Jangan Jadi Komoditas Politik

PENGAMAT kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengingatkan seluruh pihak agar penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh tetap fokus pada misi kemanusiaan. Ia menegaskan agar momentum duka tersebut tidak diseret ke ruang politisasi demi kepentingan tertentu.

Pernyataan ini muncul merespons polemik surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional yang beredar, namun diklaim tidak diketahui oleh Pemerintah Aceh. 

Trubus menilai, penanganan bencana merupakan domain tata kelola negara yang harus dijalankan melalui mekanisme resmi dan koordinasi yang presisi antara pemerintah daerah dan pusat.

Baca juga : Hikmah dari Bencana

"Jika ada langkah yang berjalan di luar sepengetahuan pemerintah daerah, apalagi terkait komunikasi dengan pihak asing, hal itu perlu dikritisi. Jangan sampai bencana dijadikan ruang politisasi atau panggung kepentingan lain," ujar Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/12).

Distorsi Tata Kelola
Trubus menyoroti pernyataan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang menegaskan tidak mengetahui adanya surat permohonan bantuan kepada lembaga internasional. Menurut Trubus, bantuan internasional bukanlah hal terlarang, namun wajib ditempatkan dalam kerangka kewenangan dan prosedur resmi negara.

"Masalahnya bukan pada bantuannya, melainkan cara dan jalur yang ditempuh. Jika tidak melalui otoritas yang sah, hal itu berpotensi menimbulkan distorsi tata kelola dan melemahkan kepercayaan publik," imbuhnya.

Baca juga : East x West Combat Sports Festival Angkat Persatuan dan Donasi untuk Aceh

Ia menambahkan bahwa Aceh memiliki kapasitas sosial yang kuat dan pengalaman panjang dalam menghadapi bencana. Kehadiran negara melalui berbagai instrumen darurat seharusnya menjadi tumpuan utama, bukan membangun narasi yang berpotensi memicu perpecahan.
Klarifikasi Pemerintah Aceh

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak tahu-menahu perihal surat permintaan bantuan yang ditujukan kepada dua lembaga di bawah naungan PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

"Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru. Bukan ke PBB, (seharusnya) kepada LSM yang ada di Aceh," tutur Mualem saat dikonfirmasi di Banda Aceh, Selasa (16/12).

Menanggapi polemik tersebut, juru bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa telah terjadi kesalahpahaman informasi. Ia mengklarifikasi bahwa surat Pemerintah Aceh bukan ditujukan secara langsung kepada markas besar PBB, melainkan kepada kantor perwakilan UNDP dan UNICEF yang beroperasi di Indonesia. (Ant/P-2)